Jakarta -
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan pihaknya akan memprioritaskan aspirasi pekerja terkait kesejahteraan di lingkungan Krakatau Steel. Hal ini berkaitan dengan 64 pekerja Krakatau Steel yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
Andre bersama Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini dan juga anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian, mendampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyerap aspirasi dari pekerja Krakatau Steel di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan tersebut untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti aspirasi para pekerja terkait persoalan status hubungan kerja, upah, serta jaminan kesejahteraan pekerja.
Sebagian besar yang terdampak disebut telah bekerja selama kurang lebih delapan tahun, tetapi belum mendapatkan kejelasan status hubungan kerja. Mereka bahkan menerima upah di bawah UMK serta belum memperoleh jaminan BPJS.
"Kita diarahkan oleh Pak Dasco tugas Komisi VI itu untuk menyelesaikan seluruh masalah, terutama karyawan. Sesuai arahan Pak Dasco, kita diminta untuk memprioritaskan teman-teman Krakatau Steel," kata Andre dalam keterangannya.
Andre mengatakan aspirasi itu akan ditindaklanjuti. Ia mengusulkan tiga rekomendasi, di antaranya pekerja yang melalui mandor diarahkan menjadi pegawai harian lepas (PHL) secara langsung melalui Krakatau Baja Konstruksi (KBK).
Kedua, memastikan pekerja memperoleh upah sesuai ketentuan UMK tanpa adanya pemotongan oleh mandor. Ketiga, membuka peluang peningkatan status pekerja dari PHL menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) setelah satu tahun, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan perusahaan.
"Sekarang sudah PKWT, terdaftar resmi, gaji sudah di atas UMR, sudah dapat BPJS, dan sudah diakui," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Dasco menjelaskan bahwa pemerintah fokus untuk memperbaiki BUMN, khususnya PT Krakatau Steel. Ia berharap dengan manajemen yang baru maka penyelesaian status pekerja bisa lebih baik.
"Saat ini Pemerintah berkonsentrasi untuk menyehatkan Krakatau Steel, sebenarnya ini bisnis yang potensial, selama ini ada mismanajemen, manajemen baru sudah kita taruh di sana. Harapannya, agar sinkron dengan serikat pekerja supaya proses pembenahan menjadi lebih baik" kata Dasco.
Sementara itu, perwakilan pekerja Krakatau Steel menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan DPR serta Komisi VI DPR. Mereka berharap penyelesaian tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja, sekaligus menjadi langkah positif dalam memperjuangkan hak-hak buruh.
(dwr/rfs)