Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Dasco Audiensi dengan Botok Pati dkk, Terima Apresiasi UU Perampasan Aset Sah

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco audiensi dengan Botok Pati dan AMPB, menerima apresiasi atas disahkannya UU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Dasco Audiensi dengan Botok Pati dkk, Terima Apresiasi UU Perampasan Aset Sah
Foto: Detik

Jakarta -

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad audiensi dengan Supriyono alias Botok Pati dan jajaran Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam audiensi itu, Botok Pati dkk sempat menyampaikan apresiasi atas disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

"Barusan kami menerima rombongan dari AMPB yang dari Pati," kata Dasco kepada wartawan usai audiensi di komplek parlemen, Kamis (19/11/2026).

Dasco menjelaskan Botok Pati dan aliansi menyampaikan apresiasi atas disahkannya UU Perampasan Aset.

"Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Dasco.

Lebih lanjut, Dasco menyebut Botok Pati juga bersyukur lantaran 80 persen tuntutannya di Agustus 2026 lalu diakomodir DPR di dalam UU Perampasan Aset. Dia menyebut rasa syukur itu juga dirasakan banyak pihak yang memberi masukan ke DPR.

"Mereka mengapresiasi karena 80% dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang, seperti juga harapan sebagian besar yang kemudian sudah memberikan masukan kepada kami di DPR," ucap dia.

Adapun UU Perampasan Aset disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, pagi tadi. Saat pengesahan berlangsung, seluruh lima pimpinan DPR hadir.

Puan memimpin Rapat Paripurna didampingi oleh seluruh Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Ketika memberikan pernyataan pers, Puan juga didampingi semua Wakil Ketua DPR dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

UU Perampasan Aset pun disahkan sebelum target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat yaitu pada 15 Desember 2026 atau sebelum masa sidang DPR tahun ini berakhir.

"Artinya satu bulan kurang (sebelum target), DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, Insyaallah dengan sebaik-baiknya," ujar Puan.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.