Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Dasco Nyatakan Perang Lawan Bullying, DPR Siapkan Revisi UU Perlindungan Anak

Menurut Dasco, komitmen melawan kekerasan terhadap anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata,

Liputan 6 5 menit baca 0 komentar
Dasco Nyatakan Perang Lawan Bullying, DPR Siapkan Revisi UU Perlindungan Anak
Foto: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan perang terhadap perundungan atau bullying anak. DPR pun turut berkomitmen mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus mendorong penguatan anggaran dan fasilitas perlindungan untuk memastikan penanganan kekerasan terhadap anak berjalan lebih efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco dalam peringatan Hari Anak Sedunia bertema “Bersama Melawan Kekerasan Anak” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

“Kami mendukung dan kami menyatakan perang terhadap perundungan anak mulai hari ini,” tegas Dasco.

Menurutnya, komitmen melawan kekerasan terhadap anak harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar slogan atau kegiatan seremonial. Negara harus hadir ketika anak mengalami kekerasan dan membutuhkan pertolongan.

“ADK movement hari ini temanya adalah ‘Bersama Melawan Kekerasan Anak’. Harus lebih dari sekadar kalimat pada spanduk. Tema ini menguji keberanian negara, apakah kita benar-benar hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong,” ujarnya.

Dasco menyoroti perundungan yang kini semakin memprihatinkan karena tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di ruang publik dan dunia digital. Perkembangan teknologi memungkinkan kekerasan terhadap anak berlanjut melalui media sosial dan grup percakapan, bahkan setelah korban meninggalkan lingkungan sekolah.

“Kekerasan tidak lagi dibatasi oleh pagar sekolah, jam pelajaran, atau jarak. Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali,” katanya.

 

Luka Psikologis

Ia mengingatkan, penyebaran foto, gambar, maupun konten yang mempermalukan korban dapat membuat penderitaan anak terus berlanjut. Dampak psikologis perundungan bahkan bisa bertahan jauh setelah pelaku menghentikan tindakannya.

“Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh,” ungkapnya.

Karena itu, Dasco secara khusus meminta media massa berhati-hati dalam memberitakan kasus kekerasan terhadap anak. Pemberitaan tidak boleh justru membuka identitas korban dan membuat anak kembali mengalami tekanan psikologis.

“Jangan sampai berita justru mengungkap identitas, mempermalukan, dan melukai anak korban untuk kedua kalinya,” tegasnya.

Selain ancaman di ruang digital, Dasco menyoroti kondisi anak yang menjadi korban perundungan di sekolah. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari kehadiran siswa dalam kegiatan belajar, tetapi juga dari keberanian korban untuk kembali ke sekolah setelah mengalami kekerasan.

“Tadi ada pertanyaan dari adik-adik. Pertanyaan adalah apakah kemudian jangan ditanya siapa yang enggak datang, tapi kemudian apakah anak itu berani datang ke sekolah,” tuturnya.

Dasco mengingatkan sekolah, keluarga, maupun lembaga lainnya agar tidak menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa. Ia juga meminta agar korban tidak dipaksa bungkam demi menjaga nama baik institusi atau pihak tertentu.

“Kita jangan meremehkan perundungan sebagai kenakalan biasa. Dan jangan pernah memaksa korban diam demi nama baik sekolah, keluarga, ataupun lembaga. Martabat anak lebih utama daripada reputasi siapa pun,” katanya.

 

Soal Perangkat Hukum

Di sisi lain, Dasco menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah perangkat hukum untuk melindungi anak, termasuk dari ancaman kekerasan di ruang digital.

“Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan PP Tunas,” ujarnya.

Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin korban mendapatkan perlindungan. Dasco menilai proses penanganan laporan yang masih berbelit menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi.

“Kita tidak memulai dari nol, tetapi perlindungan masih tersumbat. Perundungan masih tersumbat. Laporan dapat berpindah meja sementara anak terus menanggung ancaman, dan itu yang kita harus perbaiki,” tegasnya.

Ia pun mendesak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak menunda penanganan perkara perundungan yang mengandung unsur pidana. Menurutnya, proses hukum yang berlarut-larut dapat memperpanjang penderitaan korban dan menghambat pemulihan trauma.

“Dan tentunya ini harus menjadi perhatian kita semua, setiap pelanggaran terhadap perundungan anak dan kemudian ada pidananya harus segera ditindaklanjuti dan kita minta kepada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk kemudian tidak lagi menunda-nunda waktu untuk kemudian efek jera dan kemudian trauma dari anak yang dirundung dapat segera terobati,” katanya.

Sebagai langkah pembenahan, Dasco menyatakan DPR berkomitmen mempercepat revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak,” ungkapnya.

 

Minta Masyarakat Terlibat

Dasco juga meminta masyarakat, khususnya sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, dan lembaga perlindungan anak, terlibat dalam proses pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, partisipasi publik diperlukan agar aturan yang disusun sesuai dengan persoalan yang terjadi di lapangan.

“Ya, yang pertama-tama tentunya dalam setiap pembuatan undang-undang itu ada partisipasi publik dan kita harapkan semua misalnya pihak sekolah, pihak OSIS, keluarga korban kemudian lembaga-lembaga perlindungan anak itu kemudian memberi masukan yang komprehensif kepada badan legislasi,” kata Dasco.

Ia menyebut anggota DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia akan mengawal pembahasan kedua regulasi tersebut. Dasco berharap proses legislasi dapat segera diselesaikan agar penanganan perundungan anak semakin kuat. Meski demikian, ia belum menyebutkan tenggat waktu penyelesaian revisi tersebut.

Selain pembenahan regulasi, Dasco menyatakan DPR siap mendukung penguatan anggaran kepolisian untuk membentuk direktorat perlindungan anak di berbagai tingkatan, mulai dari kepolisian daerah hingga kepolisian sektor.

“Dan kami dari DPR akan mendukung penuh anggaran-anggaran dari pihak kepolisian yang akan membuat direktorat-direktorat perlindungan anak di setiap polda, di setiap polres, bahkan mungkin di polsek-polsek,” jelasnya.

Ia bahkan menyatakan siap memperjuangkan kebutuhan tambahan anggaran tersebut kepada Presiden.

“Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini,” tegasnya.

Dasco memastikan DPR terbuka terhadap berbagai kebutuhan untuk memperkuat penanganan perundungan, termasuk fasilitas, sarana, prasarana, dan komunikasi.

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa apa pun yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi perundungan anak, fasilitas apa pun, sarana, prasarana, komunikasi, kami terbuka baik sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun sebagai diri pribadi,” pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.