Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Dasco Respons Ramai Desakan Buka-bukaan Ijazah Seluruh Anggota DPR

Dasco menanggapi desakan verifikasi ijazah anggota DPR. Petisi untuk transparansi pendidikan telah ditandatangani 21.600 orang.

CNN Indonesia 4 menit baca 0 komentar
Dasco Respons Ramai Desakan Buka-bukaan Ijazah Seluruh Anggota DPR
Foto: CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad angkat suara soal ramai desakan untuk membuka dan memverifikasi ijazah seluruh anggota DPR yang mencuat tak lama usai pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming buntut polemik ijazah SMA.

Dasco menuturkan bahwa dokumen syarat pendidikan dalam pencalonan seluruh anggota DPR terbuka di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga, menurut Dasco, publik bisa melihatnya secara langsung.

"Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua," ujar Dasco di kompleks parlemen, Selasa (17/11).

Selain di media sosial, petisi untuk membuka dan memverifikasi ijazah anggota DPR juga muncul di laman change.org yang diinisiasi seseorang bernama Farida Octavia.

Hingga berita ini ditulis per pukul 12.06 WIB, petisi tersebut telah diteken 21.600 orang. Dalam petisinya, Farida menyebut kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif saat ini tengah berada di titik krusial.

"Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah," tulisnya.

Dia mendesak pimpinan DPR transparan soal rekam jejak dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik, mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik.

Kedua, meminta KPU RI dan Kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen.

Ketiga, mendesak seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah mereka demi membuktikan integritas dan memulihkan kepercayaan rakyat.

[Gambas:Video CNN]

Buka suara soal RUU Penyadapan

Lebih lanjut, Dasco mengklaim sudah mengajak para ahli hingga masyarakat untuk membahas rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi III DPR RI.

"Gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi," ucap Dasco.

Menurut Dasco, koordinasi yang dilakukan DPR bersama berbagai pihak ini diharapkan mampu memperkaya isi RUU Penyadapan.

"Nah, sehingga kemudian pendapat dan masukan itu akan memperkaya apa-apa yang akan dimasukkan dalam RUU Penyadapan," lanjutnya.

Sebagai pimpinan DPR, Dasco mengatakan pihaknya akan selalu melakukan pengawasan terhadap Komisi III selama pembahasan RUU Penyadapan masih berlangsung.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut selama ini konstitusi belum menetapkan aturan mengenai mekanisme penyadapan. Hal yang dilarang maupun yang tidak dilarang belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang manapun.

"Ada yang memerlukan izin pengadilan, ada pula yang langsung tanpa izin. Demikian pula terkait dengan beragamnya jangka waktu," kata Habib di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11).

Kemudian, Komisi III pun mengundang Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri untuk meminta masukan. Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti meminta setiap pihak yang menggunakan alat atau sarana penyadapan wajib mencatat segala aktivitas.

Catatan itu tidak boleh diubah atau dihapus, bahkan bila perlu catatan dilakukan secara otomatis untuk mengetahui deskripsi lengkap.

Tidak hanya itu, menurutnya, perlu audit secara berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan alat penyadapan dengan izin sah yang dikantongi oleh pihak yang menyadap. Sebab, jika ditemukan tidak ada izin dalam penyadapan, maka hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Selain itu, Dedy mengatakan penyadapan tidak dapat dilakukan untuk semua orang, sifatnya limitatif hanya dilakukan untuk mencegah keamanan dalam negeri (kamdagri), termasuk kejahatan yang kadar ancamannya termasuk tinggi.

Dedy melarang tegas penyadapan yang dilakukan di luar sasaran tersebut, terlebih penyadapan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.

Adapun, pembahasan RUU Penyadapan langsung digelar usai kasus penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Listyo merupakan end-user atau pihak terakhir penerima produk penyadapan. Listyo sendiri sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) oleh Prabowo. Terhadap tersangka lain diketahui Ahrie Sonta sudah dilakukan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PTDH).

(thr/knf/dal)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.