JawaPos.com - Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu mengatakan Gibran seharusnya menghormati putusan kedua lembaga peradilan tersebut.
"Jika tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maka sikap itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Ini adalah contoh yang sangat buruk dari kacamata etika bernegara," kata Denny melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (11/11).
Menurut Denny, putusan MK dan MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada lagi upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh.
Ia mengaku telah menerima salinan putusan MA yang mengabulkan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Putusan tersebut, kata Denny, memerintahkan kementerian terkait mencabut suket tersebut.
Dengan dibatalkannya surat keterangan itu, Denny menilai gugatan yang akan diajukan ke PTUN kehilangan objek.
"Poinnya adalah setelah putusan dengan jelas mengatakan apa amarnya dan pertimbangan hukumnya, maka surat keterangan sejatinya sudah tidak bisa jadi pijakan lagi. Gugatan di PTUN sebenarnya sudah kehilangan objek," ujarnya.
Denny juga menilai Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena bukan pihak dalam perkara tersebut.
Menurutnya, langkah hukum yang disebut sebagai bentuk fight tersebut tidak sesuai dengan konsep hukum yang berlaku.
Selain menyoroti rencana langkah hukum Gibran, Denny mengapresiasi inisiatif sejumlah anggota DPR yang mulai menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Ia mendorong proses pemakzulan terhadap Gibran dipercepat.
