Denny Sentil Gibran: Putusan MA Inkrah, Tak Ada Upaya Hukum Lain

Jakarta, CNN Indonesia --

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana angkat suara merespons rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menempuh langkah hukum lanjutan terkait polemik ijazah SMA miliknya di Pilpres 2024.

Denny menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) telah bersifat inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumya, yang bersifat final dan mengikat.

"Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril sudah tidak ada. Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain," kata Denny dalam jumpa pers Selasa (10/11).

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Denny menyayangkan pernyataan Gibran, yang seolah menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menempuh jalur hukum di PTUN. Dia bilang pernyataan itu adalah bentuk pembangkangan terhadap dua putusan mahkamah, yakni MK dan MA.

"Karena sikap itu menunjukkan, bayangkan seorang Wakil Presen, membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah," ujar Denny.

Menurut dia, usai putusan MK dan MA, Gibran mestinya mengambil sikap patuh dan menyatakan mundur. Denny menilai langkah Gibran untuk fight dan melawan dalam polemik ijazahnya telah keliru.

Apalagi, dalam pertimbangan hukum MA, surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran secara tegas sudah dinyatakan tak lagi bisa menjadi pijakan. Pertimbangan itu sejalan dengan putusan MK sebelumnya.

"Di dalam pertimbangannya dengan jelas dikatakan ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Ada pelanggaran sifatnya terstruktur, sistematis, terencana," ujarnya.

Gibran sebelumnya mengaku akan fight di PTUN mengenai polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran mengaku akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal.

"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya kemarin.

(thr/ugo)