JawaPos.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri bersama penyuluh agama memberikan pendampingan kepada mantan narapidana terorisme (eks napiter) untuk proses rehabilitasi.
Direktur Bina Orang dan Kelompok Terpapar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Iwan Ristiyanto mengatakan, penyuluh agama memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, pendampingan terhadap eks napiter membutuhkan koordinasi dengan aparat keamanan dan unsur pemerintah di wilayah setempat.
“Penyuluh harus berkoordinasi dengan Densus 88, Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Jangan sampai penyuluh langsung bergerak ke lapangan tanpa koordinasi strategis,” ujar Iwan kepada media pada Kamis (19/11).
Pandangan itu disampaikan Iwan Ristiyanto dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor yang berlangsung di Bogor, Rabu (18/11). Workshop itu untuk rehabilitasi, reintegrasi, dan pemberdayaan individu yang terpapar ekstremisme.
Menurut Iwan, penanggulangan terorisme tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi bagian penting untuk membantu eks napiter kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
Untuk itu diperlukan koordinasi agar setiap pihak memahami peran dan batas kewenangan. Penyuluh agama juga perlu mengenali petugas yang bertanggung jawab di wilayah pendampingan sehingga komunikasi dan penanganan dapat berjalan terarah.
Sebagai contoh pendampingan terhadap 33 orang yang dipulangkan dari Syria. Program itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) untuk membantu proses pemulihan dan penyesuaian mereka setelah kembali ke Indonesia.
Dia mengingatkan bahwa paparan paham ekstremisme berlangsung melalui proses bertahap. Seseorang dapat memulai dari sikap intoleran, berkembang menjadi radikal dalam pemikiran dan tindakan, hingga terlibat dalam aksi terorisme. Karena itu, upaya pencegahan perlu memperhatikan lingkungan keluarga, pergaulan, kondisi sosial, dan pengaruh ruang digital.
“Radikalisme itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Ada proses yang dilalui, mulai dari intoleransi, kemudian radikalisme, hingga tindakan terorisme,” jelasnya.