JawaPos.com - Akademisi senior Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti gelombang unjuk rasa dan penyampaian aspirasi masyarakat serta mahasiswa di Yogyakarta yang brujung tindakan represif dari aparat kepolisian.
Merespons perkembangan situasi sosial-politik yang kian memanas pasca-aksi Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Dewan Guru Besar UGM menerbitkan seruan dan pandangan secara terbuka.
Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Panut Mulyono menegaskan, hak masyarakat dan kalangan mahasiswa dalam menyampaikan keprihatinan atas kondisi bangsa merupakan bagian integral dari hak yang dijamin utuh oleh konstitusi.
Menurut Prof. Panut, melonjaknya eskalasi unjuk rasa massa mengindikasikan adanya sinyal bahaya serta persoalan serius yang sedang melanda negeri di berbagai sektor vital.
"Eskalasi unjuk rasa oleh masyarakat mengindikasikan adanya persoalan serius dan memprihatinkan dalam bidang ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan," tegas Prof. Panut melalui pernyataan resminya, Rabu (11/11).
Melihat potensi pembelahan dan kebuntuan komunikasi antara masyarakat dengan penguasa, Dewan Guru Besar UGM menyerukan agar dibuka ruang dialog dan keterbukaan komunikasi secara intensif dari lembaga-lembaga negara.
Prof. Panut meminta kepada pemerintah, para elit politik, serta pejabat penyelenggara negara untuk mengesampingkan kepentingan kelompok dan lebih peka menyerap aspirasi riil masyarakat bawah.
Langkah ini dinilai krusial agar penyelesaian dinamika nasional dapat mengedepankan keutuhan bangsa dan negara di atas segala kepentingan sektoral.
"Kami menyerukan keterbukaan komunikasi antara lembaga negara dengan masyarakat. Pemerintah, elit politik, dan pejabat negara agar lebih peka terhadap persoalan kemasyarakatan dan bangsa, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.
Di sisi lain, menyikapi penanganan pengamanan aksi di lapangan yang kerap berujung bentrokan ricuh, Dewan Guru Besar UGM turut mewanti-wanti seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah tersulut provokasi
