Jakarta -
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyebut Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 472,6 miliar atau setara Rp 7.513 triliun untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim. Jumhur mendorong penguatan skema pendanaan iklim agar kebutuhan tersebut bisa terpenuhi.
Hal itu disampaikan Jumhur dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31), Antalya, Türkiye, Jumat (13/11/2026). Dalam forum tersebut, Indonesia menyatakan dukungan terhadap Climate Implementation Bridge (BRIDGE), inisiatif Presidensi COP31 yang bertujuan menghubungkan komitmen iklim dengan proyek-proyek konkret yang siap mendapatkan pembiayaan.
Indonesia menjadi salah satu dari lima negara percontohan pertama BRIDGE bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan. Inisiatif ini nantinya akan diperluas ke negara berkembang lainnya hingga 2035.
Jumhur menegaskan BRIDGE harus disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing negara. Menurutnya, inisiatif tersebut sebaiknya memperkuat kapasitas nasional dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah tersedia, bukan justru membentuk mekanisme pendanaan baru.
"Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi," kata Jumhur.
Jumhur menjelaskan Indonesia telah memiliki peta jalan untuk menjalankan komitmen iklim melalui dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC). Dokumen tersebut telah diserahkan kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025.
Second NDC menetapkan prioritas implementasi nasional untuk periode 2031-2035 dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), yang selaras dengan target pembatasan kenaikan suhu global 1,5 derajat celsius.
Untuk mencapai target mitigasi tersebut, Indonesia membutuhkan investasi sekitar USD 472,6 miliar. Kebutuhan pendanaan itu mencakup empat sektor utama, yakni energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta pengelolaan sampah.
Besarnya kebutuhan investasi tersebut membuat Indonesia mendorong BRIDGE menjadi penghubung berbagai sumber pembiayaan yang telah tersedia. Sumber pendanaan itu antara lain berasal dari bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, hingga investor swasta.
"Kami berharap BRIDGE dapat memberikan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada kebutuhan negara, memperkuat peningkatan kapasitas dan jejaring, serta memastikan setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya," tegas Jumhur.
Selain mendorong integrasi sumber pembiayaan, Indonesia juga mengusulkan tiga hal agar implementasi BRIDGE berjalan efektif dan terukur. Pertama, kejelasan tata kelola. Kedua, mekanisme penentuan prioritas. Ketiga, indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan program.
Delegasi Indonesia menyatakan siap melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan para mitra untuk menerjemahkan prioritas dalam Second NDC menjadi proyek konkret yang siap mendapatkan pembiayaan.
Melalui BRIDGE, Indonesia berharap pendanaan iklim global dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing negara. KLH menegaskan setiap negara harus memiliki ruang untuk menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya.
(azh/rfs)
