JawaPos.com - Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan tingkat penggunaan Artificial Intelligence (AI) tertinggi untuk pendidikan. Hal itu mendorong perguruan tinggi untuk meregulasi agar penggunaannya tak merugikan.
Berdasarkan data survei yang dipaparkan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026, sekitar 95 persen pengguna AI di Indonesia merupakan pelajar yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran. Tingginya penggunaan AI tersebut mendorong perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan pedoman pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di lingkungan akademik.
Langkah ini dinilai penting agar AI tidak sekadar menjadi jalan pintas mendapatkan jawaban, tetapi benar-benar mendukung proses belajar, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam KPPTI 2026 yang berlangsung pada 11–13 November 2026 di Universitas Airlangga (Unair). Dalam forum tersebut, perwakilan tiga perguruan tinggi dan Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) berbagi praktik baik pemanfaatan teknologi untuk mendukung transformasi pembelajaran.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan AI tanpa verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan. Kondisi ini memunculkan keresahan di kalangan akademisi karena mahasiswa berisiko hanya mengandalkan jawaban instan tanpa melalui proses analisis dan pemahaman secara mandiri.
Dosen Universitas Muhammadiyah Jember Yeni Dwi Rahayu menyampaikan tiga rekomendasi kebijakan untuk mengatur penggunaan AI di perguruan tinggi. Menurutnya, transformasi digital harus tetap menjamin akses yang inklusif dan tidak menciptakan kesenjangan baru di lingkungan pendidikan.
"Yang pertama, merumuskan kebijakan AI dengan mengintegrasikan transparansi dan keamanan data dalam RPS melalui log penggunaan AI," kata Yeni seperti dikutip dari laman resmi Kemendiktisaintek, Jumat (13/11).
Rekomendasi kedua adalah mengubah pola penilaian yang selama ini lebih berorientasi pada hasil akhir. Perguruan tinggi perlu menerapkan asesmen berbasis artefak, refleksi terstruktur, serta verifikasi langsung untuk memastikan mahasiswa benar-benar memahami materi dan proses pengerjaannya.
Ketiga, perguruan tinggi harus menyediakan jalur penggunaan teknologi yang inklusif. Mahasiswa dengan keterbatasan perangkat maupun akses teknologi tetap harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pembelajaran.
Yeni menegaskan, AI bukan pengganti proses belajar, melainkan pendamping untuk membangun pemahaman, akuntabilitas, serta pembelajaran yang inklusif, humanis, dan berdampak.
