JawaPos.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan klarifikasi terkait polemik pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 setelah mendapat kecaman terbuka dari produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, pada malam puncak Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dalam pernyataannya, Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak menegasikan terjadinya tindak kekerasan seksual dan turut mengutuk serta mengecam perbuatan tersebut saat kerusuhan 1998.
"Ya, saya tidak menegasikan bahwa itu terjadi dan saya mengutuk dengan keras dan kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah," ujarnya di Instagram, Sabtu (21/11).
Fadli menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindak kekerasan seksual harus ada dan dimintai pertanggungjawaban.
Ia juga menyebut bahwa apabila terdapat fakta-fakta terkait hukum maupun pendokumentasian, hal tersebut tidak menjadi persoalan.
Namun, Fadli menyoroti kendala pembuktian di ranah peradilan. Menurutnya, secara hukum sulit untuk mendapatkan pengadilan atas peristiwa tersebut.
Selain itu, Fadli menguraikan pandangannya mengenai penggunaan diksi "massal". Ia menilai istilah tersebut identik dengan sesuatu yang terstruktur dan sistematis.
"Menjawab maraknya penggunaan istilah 'perkosaan massal' harus dicermati dengan kepala dan hati yang berpihak pada kebenaran, bukan pada asumsi yang sumir. Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum," ucapnya.
Menurut kader Gerindra itu, hingga kini belum ada catatan dan fakta yang kuat untuk menyebut adanya peristiwa pemerkosaan massal dalam kerusuhan di tahun 1998.
"Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan. Sejarah harus ditulis secara independen oleh para sejarawan dengan mengedepankan akurasi dan keterbukaan terhadap pengujian publik," pungkasnya.