Jakarta -
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku menjadi salah satu korban penyadapan ilegal yang kini tengah disidik polisi. Fadli Zon mengatakan nomor handphone miliknya telah disadap sejak 2021.
Lanjutkan dari posisi terakhir
Fadli Zon mengaku menjadi salah satu korban penyadapan ilegal yang kini tengah disidik polisi. Fadli Zon mengatakan nomor handphone miliknya disadap sejak 2021.
Jakarta -
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengaku menjadi salah satu korban penyadapan ilegal yang kini tengah disidik polisi. Fadli Zon mengatakan nomor handphone miliknya telah disadap sejak 2021.
Pengakuan itu disampaikan Fadli melalui akun X miliknya, Sabtu (21/11/2026). Dia mengatakan telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh polisi terkait kasus tersebut.
"Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli Zon.
Fadli mengatakan nomor handphone miliknya termasuk yang paling lama disadap. Penyadapan itu, kata dia, berlangsung selama dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
"Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap. Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra," ujarnya.
Untuk diketahui, ada empat orang yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sedangkan Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri juga telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada (10/11) dan Eko Hadi pada (17/11). Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap keduanya.
(amw/idh)
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.