Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, buka suara mengenai ramai pembicaraan terkait pembalut kena pajak. Ia menekankan yang dikenakan dari pembalut itu adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Yang dikenakan itu pertambahan nilainya, yang dikenakan itu atas transaksi untuk komoditas yang memiliki value added dari mulai industri hulunya ada industri pulp and paper, ada industri kapasnya ada industri dan lain-lain," kata Bimo kepada wartawan di Bogor, Kamis (12/11).
"Berapa komponen yang sudah bisa dibuat sendiri di dalam negeri, berapa komponen yang masih impor, kemudian di dalam setiap rantai produksi atas value added yang diciptakan itulah yang dikenakan pajak," tambahnya.
Bimo mengakui memang secara internasional ada beberapa negara yang menganggap pembalut sebagai kebutuhan primer. Sementara di Indonesia, Bimo masih mengikuti perkembangan yang terjadi.
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, kebutuhan pokok yang bebas PPN harus memenuhi kriteria berupa diperlukan oleh banyak orang.
Barang ini menyangkut hajat hidup rakyat dengan skala pemenuhan yang tinggi dan menjadi aspek pendukung kesejahteraan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dimaksud adalah beras dan gabah, sagu, jagung, daging, buah-buahan, serta beberapa bahan pangan lain.
"Kita bagaimana menyikapinya ini kami serahkan kepada para pembuat kebijakan dan itu juga menjadi hak Wajib Pajak, kemudian gender wise untuk mengajukan uji materi dan ini sudah dilakukan kalau tidak salah, kami menghormati proses itu dan kami akan menjawab sesuai dengan area pertanggungjawaban kami," ungkap Bimo.
Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti menjelaskan pembalut yang selama ini diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP). Karena itu, pembeliannya dikenakan PPN sepanjang memenuhi ketentuan pajak yang berlaku.
Inge mengungkapkan fasilitas pembebasan PPN hanya diberikan kepada jenis barang tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan tersebut.
Ia menegaskan pengenaan PPN atas pembalut bukan merupakan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi. Pungutan tersebut merupakan bagian dari sistem PPN yang berlaku atas konsumsi barang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
Meski demikian, Inge menyebut pemerintah memahami pentingnya produk menstruasi bagi kesehatan dan kebersihan masyarakat. Karena itu, setiap usulan mengenai perlakuan perpajakan atas produk tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dampaknya bagi masyarakat, serta implikasi fiskalnya.
