JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi ini tercatat lebih cepat dibandingkan tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya, yakni paling lambat 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan rasa syukurnya atas rampungnya pembahasan aturan tersebut lebih awal. Namun, ia menegaskan bahwa percepatan pengesahan ini tidak dilandasi oleh tekanan pihak mana pun maupun proses yang terburu-buru.