Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Doli Ingatkan MPR: Hitungan 14 Hari Kalender Bisa Bikin Pemilihan Wapres Cacat Prosedur

Ia khawatir proses tersebut berpotensi cacat prosedur apabila tenggat pengajuan dua nama calon wapres oleh presiden dihitung berdasarkan 14 hari kalender. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 4 menit baca 0 komentar
Doli Ingatkan MPR: Hitungan 14 Hari Kalender Bisa Bikin Pemilihan Wapres Cacat Prosedur
Foto: Kumparan

Anggota Komisi II DPR RI fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengingatkan pimpinan MPR agar cermat dalam menjalankan proses pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Ia khawatir proses tersebut berpotensi cacat prosedur apabila tenggat pengajuan dua nama calon wapres oleh presiden dihitung berdasarkan 14 hari kalender, bukan 14 hari kerja, sesuai dengan dengan ketentuan dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR yang mendefinisikan ‘hari’ sebagai hari kerja.

Doli mengatakan, proses pemilihan pengganti Gibran harus memiliki legitimasi yang kuat dan tidak boleh menyisakan persoalan konstitusional, prosedural, maupun administratif.

“Sebaiknya proses pemilihan penggantian wakil presiden ini memang kita harapkan punya legitimasi yang kuat. Nah, yang saya maksud dengan legitimate ini jangan ada cacat-cacat sedikit pun. Cacat konstitusional tidak boleh, tidak boleh cacat prosedur, dan tidak boleh cacat administratif,” jelas Doli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Ia menerangkan, dasar konstitusional pemilihan wapres pengganti merujuk pada UUD 1945. Sementara itu, mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam UU MD3 dan peraturan tata tertib MPR.

Doli kemudian menyoroti definisi kata “hari” dalam ketentuan UU MD3. Menurut dia, ketentuan umum dalam undang-undang tersebut secara jelas menyebut bahwa hari yang dimaksud adalah hari kerja.

“Nah, kalau kita lihat lagi, definisi 14 hari itu ternyata di Undang-Undang MD3 itu jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya, di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja,” ujarnya.

MPR sebelumnya menetapkan sidang paripurna untuk memilih, menetapkan, dan melantik wapres pengganti Gibran pada 9 Desember 2026. Maka, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu hingga 25 November untuk menyerahkan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya.

Namun, Doli menilai tenggat tersebut perlu diperhatikan kembali apabila ketentuan 14 hari dihitung sebagai hari kerja. Sebab, menurut perhitungannya, batas pengajuan nama untuk sidang pada 9 Desember jatuh pada 20 November 2026.

“Nah kalau hari kerja, 14 hari kerja itu kalau sidangnya tanggal 9 itu jatuhnya hari ini tanggal 20 November,” kata dia.

Doli juga menyoroti rencana presiden yang masih perlu berkoordinasi dengan para ketua partai politik sebelum mengajukan dua nama calon wapres. Ia mengingatkan, jika nama-nama tersebut baru diserahkan setelah pertemuan itu, tenggat 14 hari kerja berpotensi terlewati.

Terlebih, dokumen yang harus diserahkan presiden bukan hanya nama calon, melainkan juga kelengkapan persyaratan yang nantinya perlu diperiksa oleh tim verifikasi MPR.

“Karena kan nanti kirimnya itu bukan hanya sekadar nama, tapi berdasarkan semua syarat-syaratnya yang harus diverifikasi. Jadi kan 14 hari itu nanti yang akan dilakukan oleh tim verifikasi MPR, kan tugasnya mulai berjalan seperti itu,” tuturnya.

Atas dasar itu, Doli berpandangan jadwal sidang paripurna sebaiknya diundur apabila presiden tetap menyerahkan dua nama calon pada 25 November. Dengan begitu, proses pemilihan dapat memenuhi ketentuan 14 hari kerja sebelum sidang.

“Kalau dalam sesuai dengan ketentuan, kalau 14 hari kerja sebelum sidang paripurna itu dan kalau memang sudah ada kesepakatan pak presiden akan mengantarkan dua nama itu tanggal 25, ya mungkin sebaiknya sidang paripurnanya diundur lagi,” ucapnya.

Doli memperkirakan, jika pengajuan nama dilakukan pada 25 November, sidang paripurna perlu digeser ke sekitar 13 atau 14 Desember. Meski begitu, ia menegaskan keputusan mengenai jadwal tersebut berada di tangan pimpinan MPR.

“Tapi itu pada akhirnya kan ada putusannya di pimpinan MPR. Cuma saya sebagai juga anggota MPR, anggota DPR ya sebisa mungkin prosesnya, prosedurnya tidak boleh di luar dari peraturan perundang-undangan yang kita sudah sepakati yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang MD3 dan tatib DPR MPR,” papar Doli.

Karena itu, dia berharap pimpinan MPR kembali mencermati ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan tata tertib MPR sebelum memutuskan jadwal pelaksanaan sidang. Menurut Doli, kehati-hatian diperlukan agar proses penggantian wapres tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia pun mengingatkan, apabila MPR tetap menggelar sidang dengan perhitungan 14 hari kalender, proses tersebut berpotensi dianggap cacat prosedur atau melanggar undang-undang.

“Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur, bisa dianggap melanggar undang-undang. Karena undang-undangnya jelas, letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna,” tutur Doli.

Ia kembali menegaskan bahwa definisi hari dalam ketentuan umum UU MD3 perlu menjadi perhatian dalam menentukan tenggat pengajuan calon wapres.

“Nah, 14 hari kata hari di situ nanti dilihat saja di ketentuan umum Undang-Undang MD3 itu di poin yang paling terakhir disebutkan di situ hari adalah hari kerja,” pungkasnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.