Jakarta, CNN Indonesia --
Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mengumpulkan jajaran petinggi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, serta sejumlah kementerian terkait untuk membahas pengamanan komunikasi strategis negara hingga tata kelola penyadapan (lawful interception).
Pembahasan tersebut dikemas dalam forum Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) yang berlangsung di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18-19 November.
ADMIN GAME dirancang sebagai forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi, mengidentifikasi potensi kerentanan, dan menguji keselarasan respons nasional melalui simulasi berbasis skenario.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Pertahanan RI Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan selaku Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Richard menegaskan kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik.
"Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman," kata Richard dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11).
Berdasar keterangan tertulis DPN, dijelaskan bahwa perkembangan eknologi dan dinamika lingkungan strategis global telah memperluas spektrum ancaman terhadap kedaulatan negara.
Intrusi siber, intrusi ilegal terhadap komunikasi strategis, spionase, operasi pengaruh digital, serta penyalahgunaan akses terhadap informasi strategis berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, proses pengambilan keputusan, dan kepentingan nasional.
ADMIN GAME membahas sejumlah isu strategis, meliputi pengamanan komunikasi strategis negara, pengamanan data dan informasi geospasial, tata kelola penyadapan berdasarkan ketentuan hukum (lawful interception), forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.
[Gambas:Video CNN]
Melalui diskusi interaktif, para peserta mengkaji mekanisme peringatan dini, kesenjangan regulasi, batas kewenangan, serta koordinasi penanganan ancaman sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Deputi Bidang Geostrategi DPN, Mayjen Frega Wenas Inkiriwang sebagai Ketua Pelaksana dalam laporannya menyampaikan ADMIN GAME melibatkan 186 personel, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, instansi terkait, penyelenggara, serta narasumber.
"ADMIN GAME diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu sebagai bahan pertimbangan Ketua DPN dalam memperkuat tata kelola pengamanan informasi negara, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, dan meningkatkan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman inkonvensional," kata Frega.
Beberapa pejabat yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi; Kepala BIG, Mohamad Arief Syafii, KSAL Laksamana Muhammad Ali; KSAU Marsekal Mohamad Tonny Harjono.
Kemudian Wamenkum Edward Omar Sharif; Wamen Komdigi Nezar Patria; Wamen Imipas RI, M. Maulana Bungaran; Wamen Diktisaintek, Stella Christie; Wamenaker, Afriansyah Noor; Wamen KKP, Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan.
Selain itu Wamenperin, Faisol Riza; Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan; Wamen ESDM, Yuliot Tanjung; Irjen TNI, Laksdya TNI Hersan; Irjenad, Letjen TNI Erwin Djatniko; serta Kabaintelkam Polri yang diwakili oleh Irjen Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon.
(yoa/fra)