Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka .(Dok.JawaPos.com).
DPR Hormati Gibran Tempuh Jalur PTUN, Tapi Usulan Pemakzulan Tetap Diproses
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pihaknya menghormati langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang memilih menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),
JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pihaknya menghormati langkah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang memilih menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menyelesaikan polemik keabsahan ijazah pendidikannya. Kendati demikian, DPR tetap membuka ruang bagi anggota dewan yang ingin mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Menurut Saan Mustopa, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Karena itu, pihaknya menghormati keputusan Gibran yang ingin memperjuangkan persoalan ijazahnya melalui jalur pengadilan.
“Ya, kita kita hormati hak seseorang ya ‘untuk mencari keadilan’. Misalnya Mas Gibran mau mencari berupaya dulu misalnya apa menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Saan menegaskan, langkah hukum yang ditempuh Gibran tidak menghentikan proses politik yang tengah bergulir di parlemen. Pimpinan DPR tetap akan mendengar aspirasi anggota dewan yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.
Legislator Fraksi Partai NasDem itu memastikan, kedua proses itu dapat berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan.
“Iya (secara paralel), enggak ada masalah kan?” tegas Saan.
Namun, Saan menyebut hingga kini Pimpinan DPR belum menerima pengajuan resmi dari anggota dewan terkait hak menyatakan pendapat tersebut. Karena itu, belum ada usulan inisiatif hak menyatakan pendapat yang secara formal masuk ke meja pimpinan.
“Belum, belum ada. Sampai hari ini kita belum menerima apa usulan inisiatif HMP dari anggota. Jadi sampai hari ini kita belum,” ujarnya.
Ia menekankan, anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk menggunakan instrumen pengawasan dan politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme tersebut mencakup Hak Menyatakan Pendapat, hak interpelasi, hingga hak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Itu kita tunggu. Yang kedua, kita tetap akan mengikuti prosedur, aturan, dan konstitusi yang berlaku terkait dengan mekanisme itu. Jadi kita tunggu saja besok,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka angkat bicara mengenai polemik pengunduran dirinya dari jabatan Wapres RI. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden, Senin (10/11) petang.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi. Ia menyebut hubungan keduanya sangat dekat dan menganggap Prabowo sebagai sosok ayah.
"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri," ucap Gibran.
Gibran menuturkan, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan polemik keabsahan ijazah dan riwayat pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah masukan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
