DPR Jadwalkan Paripurna, Usulan HMP terhadap Gibran Diteruskan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR berencana menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Namun, dia mengaku belum mengetahui secara terperinci agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut.

Dasco mengatakan, hingga Rabu malam, undangan resmi rapat paripurna belum disebarkan. Dia juga belum memeriksa agenda karena tidak menjalankan kegiatan di DPR pada hari itu.

"Besok itu, ada rencana agenda Paripurna jam 14.00 WIB kalau saya enggak salah. Tetapi sampai dengan saat ini, ini undangan belum disebarkan," kata Dasco usai menghadiri acara HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam.

Dia menyarankan agar agenda rapat paripurna ditanyakan kepada pimpinan DPR lainnya yang mengikuti perkembangan pembahasan di parlemen.

"Tadi ada Pak Cucun dan Pak Saan, sama Bu Sari yang mengikuti proses yang terjadi di DPR pada hari ini," ujarnya.

Meski mengaku belum mengetahui secara rinci agenda rapat, Dasco menyebut partai-partai politik di DPR tengah mengikuti dinamika politik yang berkembang.

Perkembangan isu pemakzulan Wapres Gibran di DPR, wacana pengajuan hak menyatakan pendapat mengemuka setelah Sidang Paripurna DPR digelar. Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan hak menyatakan pendapat yang ditandatangai sejumlah wakil rakyat.

120 Anggota DPR Usulkan HMP Gibran

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Saan menyebut sebanyak 120 anggota DPR telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran. Usulan itu merupakan bagian dari proses politik yang digulirkan sejumlah anggota DPR karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Menurut Saan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga usulan akan diteruskan melalui rapat pimpinan DPR dan ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6