DPR Miris dengan Kasus Korupsi BNPB: Anggaran Bencana Harusnya untuk Keselamatan Masyarakat

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selly merasa miris atas kasus ini karena terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pemulihan bencana lain yang masih membutuhkan perhatian serius. 

Selly berharap proses hukum ini tidak mengesampingkan keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana di lapangan.

"Karena itu, kami berharap persoalan hukum yang sedang diproses tidak mengganggu pelayanan kebencanaan maupun koordinasi penanganan bencana di sejumlah tempat. Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan dan respons cepat dari negara," ujarnya, Rabu (14/10/2026).

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memandang penting memastikan seluruh program dan anggaran penanggulangan bencana dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

"Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat," katanya.