Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

DPR Terima Empat Supres dari Prabowo

DPR RI menerima empat surat presiden terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah RUU.

Liputan 6 2 menit baca 0 komentar
DPR Terima Empat Supres dari Prabowo
Foto: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPR RI menerima empat surat presiden (Supres) terkait penunjukan perwakilan pemerintah untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU). Keempat RUU tersebut mencakup Pemerintahan Aceh, Administrasi Kependudukan, Penyiaran, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (17/11/2026).

Adapun empat surat tersebut masing-masing bernomor R-53, R-54, R-55, dan R-56 yang diterbitkan pada 28 September 2026.

Surat R-53 berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sementara itu, surat R-54 berkaitan dengan penunjukan wakil pemerintah dalam pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan usul DPR RI.

Selanjutnya, surat R-55 memuat penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Adapun surat R-56 terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Kamar Dagang dan Industri.

Tak hanya dari Presiden, pimpinan DPR juga menerima dua surat terkait usulan kantor akuntan publik untuk memeriksa laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2026.

Surat pertama berasal dari Menteri Keuangan bernomor S-662 tertanggal 23 September 2026, yang mengusulkan tiga nama kantor akuntan publik sebagai calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK.

Surat lainnya berasal dari Ketua BPK bernomor 115 tertanggal 20 Oktober, berisi usulan tiga kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan BPK tahun 2026.

“Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku,” kata Dasco.

 

Persetujuan Anggota Rapat

Sebelum menyampaikan surat-surat tersebut, Dasco terlebih dahulu meminta persetujuan anggota dewan terhadap agenda rapat paripurna yang telah disepakati dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR pada 12 November 2026.

Agenda pertama yakni penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan pengambilan keputusan untuk menjadikannya RUU usul DPR.

Agenda kedua berupa persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik, yang juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

“Kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah acara tersebut dapat disetujui?” tanya pimpinan sidang.

“Setuju!” jawab peserta rapat.

Persetujuan terhadap agenda tersebut kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.