Jakarta -
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Bambang Haryanto Bahrudin menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal Jawa Tengah. Menurutnya, upaya itu harus diikuti optimalisasi aset daerah dan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal itu disampaikannya dalam Dialog Publik TVRI Jateng bertema 'Menguatkan PAD, Menuju Kemandirian Fiskal Jateng'. Dialog tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jateng Muhammad Masrofi dan ekonom Fakultas Ekonomi & Bisnis Unika Soegijapranata Westri Kekali Susilowati.
Pada kesempatan itu, Bambang menjelaskan DPRD melalui Komisi C memiliki peran strategis memperkuat PAD, baik melalui fungsi legislasi maupun pengawasan. Salah satu langkah yang baru dilakukan adalah mengkaji perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Menurut Bambang, perubahan regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi tarif sekaligus mengidentifikasi potensi objek retribusi baru yang dapat dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah.
Selain sektor pajak dan retribusi, Komisi C juga mendorong peningkatan kinerja BUMD. Bambang menilai kontribusi deviden BUMD terhadap kas daerah masih perlu ditingkatkan, terutama memperbaiki tata kelola dan profesionalisme sumber daya manusia.
"Problemnya, masih terdapat disparitas kinerja antara BUMD sektor jasa keuangan dan nonjasa keuangan. Kami di legislatif mendorong agar tata kelola dan profesionalisme SDM pengelolanya terus ditingkatkan melalui prinsip Good Corporate Governance (GCG)," ujar Bambang dalam dokumen tertulis, Jumat (13/11/2026).
Bambang juga menyoroti potensi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum produktif. Menurutnya, kewenangan Bapenda dalam mengelola dan memasarkan aset daerah yang tidak terpakai (idle) di 35 kabupaten/ kota harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu menghasilkan nilai ekonomis.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jateng Muhammad Masrofi memaparkan realisasi PAD hingga 10 November 2026 mencapai Rp 12,807 triliun atau 81,03% dari target Rp 15,806 triliun.
Adapun realisasi total pendapatan daerah, termasuk transfer dari pemerintah pusat, mencapai Rp 18,356 triliun atau 79,01% dari target Rp 23,2 triliun.
Masrofi optimistis sisa target pendapatan dapat dikejar dalam 2 bulan terakhir 2026 melalui sejumlah terobosan. Ia menegaskan pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah provinsi.
"Ini bukan tugas pemerintah provinsi saja, melainkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kabupaten/ kota dan masyarakat. Gubernur mengarahkan agar ada sinergi, koordinasi, dan kolaborasi untuk nyengkuyung bareng memperkuat kondisi fiskal," kata Masrofi.
Sejumlah kebijakan telah disiapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat.
Kebijakan tersebut di antaranya adalah penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan pajak progresif bagi kepemilikan lebih dari 1 kendaraan atas nama yang sama, dan program cashback Rp 50.000 bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan.
Program penghapusan denda dan pembebasan pajak progresif mulai diberlakukan sejak 21 September 2026. Sementara program cashback diluncurkan pada 5 November 2026 dan diberikan kepada 5 wajib pajak pertama setiap hari di Samsat induk masing-masing kabupaten/ kota, terdiri atas 3 pembayar pajak tahunan dan 2 pembayar pajak 5 tahunan.
Bapenda juga memperluas jam pelayanan pada Jumat dan Sabtu serta mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui kehadiran di kawasan Car Free Day.
Masrofi juga menegaskan, Bapenda berkomitmen memperkuat transparansi penggunaan pajak daerah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memasang papan informasi pada proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung sekolah.
"Tujuannya untuk menunjukkan bahwa pembangunan tersebut dibiayai melalui kontribusi pajak masyarakat," jelasnya.
Dari perspektif akademisi, Westri Kekali Susilowati menilai kebijakan relaksasi pajak yang dilakukan Bapenda sudah tepat untuk menjaga kepatuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
Namun, dalam jangka panjang, penguatan PAD tidak boleh hanya bertumpu pada pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Daerah, menurutnya, perlu mengembangkan sumber pendapatan nonpajak, mengelola kawasan ekonomi dan aset daerah secara profesional, serta memperbaiki iklim investasi.
"Masyarakat pada dasarnya sadar bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi untuk pembangunan. Namun, kunci utamanya adalah transparansi. Sistem digital yang terintegrasi sangat membantu mendeteksi kebocoran sekaligus memperlihatkan ke mana dana pajak digunakan," jelas Westri.
(akd/ega)
Berita selengkapnya tentang
Kunjungi
