'Dracula State' dan Penyadapan: Ketika Kekuasaan Dapat Lumpuh dengan Data

Jakarta -

Jika vampir atau drakula adalah legenda yang bangkit di malam hari untuk menancapkan taringnya dan mengisap darah segar demi memperpanjang keabadiannya, maka "Dracula State" adalah negara-atau lebih tepatnya oknum penguasa di dalam struktur negara-yang menggunakan perangkat kekuasaan untuk menancapkan "taring" digital, mengisap privasi, dan menenggak informasi privat warganya secara sembunyi-sembunyi.

Jika drakula mengisap darah untuk mempertahankan hidupnya, oknum dalam "Dracula State" mengisap informasi untuk melanggengkan kekuasaannya. Keduanya sama-sama mendambakan keabadian. Bagi drakula, darah adalah sumber kehidupan; sedangkan bagi oknum dalam "Dracula State", rahasia pribadi, transkrip komunikasi, hingga percakapan paling intim-dari warga negara, pejabat, politisi, bahkan Presiden-adalah komoditas utama demi mempertahankan cengkeraman kekuasaannya.

Lebih dari Watergate

Bayangkan, Listyo Sigit Prabowo yang saat itu Kepala Kepolisian Negara beserta lingkaran terdekatnya, diduga menyadap Presiden yang sedang menjabat, dua mantan Presiden, ketua umum partai, tokoh politik, pejabat negara, masyarakat sipil, dan ribuan warga negara lainnya.

Melihat luasnya sasaran dan masifnya jumlah korban, mungkin inilah yang pertama di dunia. Ini bukan lagi sekadar kejahatan biasa, tapi luar biasa. Bahkan jika ada kategori kejahatan yang melampaui extraordinary crime, mungkin di situlah titik yang tepat untuk mendefinisikan kejahatan ini.

Jika selama ini skandal penyadapan global selalu merujuk pada kasus Watergate di Amerika Serikat, pasca-kejadian ini, Indonesia tampaknya akan menyumbangkan istilah baru dalam literatur politik dan percakapan dunia. Jika "dunia lama" mengenal Watergate, sejarah politik global kini berpotensi mencatatkan istilah baru dari Indonesia: "ListyoGate", atau nama lainnya.

Jika ada hal yang patut kita "syukuri"-meski dibalut rasa malu dan keprihatinan mendalam-mungkin ini. Indonesia akhirnya masuk dalam catatan rekor dunia. Namun untuk hal yang buruk: skandal penyadapan terbesar dalam sejarah demokrasi modern. Sebuah peristiwa yang skala dan dampaknya bahkan membuat kasus Watergate tampak kerdil.

Jika Watergate "hanya" menyadap satu partai saja, yang ini targetnya semua partai beserta ketua umumnya, Presiden sedang menjabat, mantan Presiden dan ribuan orang lainnya. Semua pihak yang namanya ada dalam "peta politik" Indonesia, disapu bersih dalam penyadapan ini. Yang tersisa cuma kelompok politik tertentu yang terafiliasi dengan penyadap sendiri. Namun soal ini-terbukti tidaknya-nanti kita lihat lebih lanjut dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan yang akan dilakukan. Di sanalah harusnya semua akan terang benderang.

LSP ini polisi, penegak hukum. Terlebih sebagai Kepala Kepolisian Negara, dialah salah satu penjaga tertinggi hukum di Republik ini. Sosok yang memastikan hukum ditaati, dan seluruh rakyat dilindungi. Jadi aksinya ini bukan lagi sekadar pelanggaran privasi semata, melainkan tikaman telak terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan pelecehan terhadap konstitusi kita yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Ini kita baru bicara dari sisi LSP selaku Kepala Kepolisian Negara, belum terkait motif dan tujuan penyadapan yang dia lakukan. Apakah ada pihak yang memerintahkannya? Siapa yang menerima manfaat dari hasil sadapan ini, serta berbagai pertanyaan lainnya.

Aktor Intelektual: Yang Menyuruh Melakukan

Dalam pandangan saya, penangkapan LSP ini baru separuh dari kebenaran. Baru halaman pertama dari babak berikutnya yang mungkin lebih gelap. Pertanyaan yang jauh lebih substansial-dari sisi pidana maupun politik-justru terletak pada lapis berikutnya: apa motif di balik penyadapan ini? Apakah penyadapan ini murni inisiatif LSP sendiri? Jika iya, apa tujuannya sampai berani menyadap begitu banyak orang, bahkan Presiden yang notabene atasannya sendiri? Atau adakah aktor intelektual di balik penyadapan ini? Yang dalam teori penyertaan dalam hukum pidana disebut doenpleger atau pihak yang menyuruh melakukan. Dan terakhir, ke tangan siapa arus informasi serta manfaat dari hasil sadapan ini mengalir?

Pertanyaan-pertanyaan krusial inilah yang wajib diungkap secara jujur, transparan, dan akuntabel oleh penyidik dan Kepolisian. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang utuh tanpa ada satu pun fakta yang ditutupi. Apalagi pihak-pihak yang namanya ikut disadap, tentu ingin bagian ini dibuka seterang benderang mungkin. Sebab ada yang aneh dalam penyadapan ini: terjadi "tebang pilih". Ada yang disadap, ada pihak yang tidak. Padahal kedudukan pihak yang tidak disadap ini hampir sama tingginya dengan yang disadap. Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar.

Ketika hampir seluruh peta politik - dari lingkar kekuasaan tertinggi di istana: Presiden, mantan Presiden, para ketua umum partai, jurnalis, LSM, dll-tersadap tanpa celah, status informasi yang diperoleh jelas bukan lagi sekadar data biasa. Dalam kekuasaan, informasi sering menjadi komoditas paling mematikan. Ia bisa jadi instrumen untuk menjatuhkan Presiden, alat pemerasan politik (blackmail), tawar-menawar keputusan, komoditas transaksi bawah tangan, hingga jadi alat melumpuhkan lawan dan mengamankan kelompok tertentu.

Jadi, perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada dugaan keterlibatan LSP dan kawanannya saja. Apalagi sekedar menyidik perkara ini sebagai pelanggaran prosedur penyadapan biasa yang melanggar UU ITE dan Peraturan Kapolri, namun kemudian gagal atau secara sengaja "enggan" mengungkap siapa yang berada di balik penyadapan ini dan untuk kepentingan siapa semua ini dilakukan.

Kalau ini yang terjadi, maka kita bukan sedang mengungkap sebuah skandal, melainkan menutupi persoalan yang jauh lebih besar. Kita hanya menghukum tangan yang bekerja, tetapi membiarkan otak yang merancang dan mengendalikan penyadapan tetap bebas.

Jangan sampai negara cq penyidik berhasil menemukan siapa yang menyadap, tetapi gagal atau tidak berani mengungkap siapa yang sesungguhnya dibelakang penyadapan ini. Sebab, keadilan tidak akan pernah tuntas jika hanya pelaksana saja yang dihukum, sementara aktor intelektual dan pihak yang menikmati hasil kejahatan dibiarkan tetap bebas dan tidak tersentuh.

Jadi penegak hukum harus serius, terbuka dan tuntas menyelesaikan ini.

Makar di Era Digital: Ancaman Terhadap Kepala Negara

Makar adalah istilah hukum yang memiliki konsekuensi sangat serius. Karena itulah istilah ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ditambah lagi pembuktiannya dalam hukum pidana juga tidak mudah. Namun, kehati-hatian menggunakan istilah ini juga tidak boleh jadi alasan untuk tidak menggali kemungkinan adanya kejahatan lebih besar di balik penyadapan ini. Terkait kemungkinan adanya ancaman terhadap Presiden atau pemerintahan yang sah.

Dibanding tokoh politik lainnya, dalam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, persoalan ini justru harus dilihat secara lebih luas dan mendalam. Penyidik tidak boleh hanya terpaku pada tindakan penyadapan yang dilakukan LSP dkk sebagai perbuatan yang melanggar prosedur dan hukum saja. Melainkan harus ditelusuri lebih jauh tujuan, motif, dan kepentingan yang berada di belakangnya.

Sebab, penyadapan terhadap seorang Presiden tidak dapat dipandang sama dengan penyadapan terhadap kita warga negara biasa. Presiden bukan hanya individu yang memiliki hak atas privasi, melainkan juga Kepala Negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Komunikasi Presiden dapat menyangkut rahasia negara, kebijakan strategis, keamanan nasional, hubungan internasional, hingga keputusan-keputusan penting yang menentukan arah negara.

Apabila informasi hasil penyadapan tersebut digunakan untuk memetakan kelemahan Presiden, yang kemudian ditindaklanjuti dengan tekanan politik, mengganggu stabilitas pemerintahan, apalagi mempersiapkan tindakan menggulingkannya, maka persoalannya sudah jauh melampaui pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kewenangan. Di titik inilah penyidik harus berani menetapkan kemungkinan adanya tindak pidana yang jauh lebih besar berkaitan dengan keamanan negara, termasuk kemungkinan makar.

Dalam perspektif hukum pidana konvensional, makar sering kali dipahami sebagai adanya upaya fisik untuk mengancam keselamatan Presiden, menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekuatan senjata, pemberontakan terbuka, dll. Namun, dalam lanskap politik modern hari ini yang digerakkan oleh informasi, media sosial dan teknologi digital, hakikat ancaman terhadap eksistensi negara ini sering kali telah bergeser secara radikal ke ranah non-militer dan non-kekerasan.

Hari ini, kedaulatan sebuah negara dan keselamatan kepala negara tidak lagi hanya diancam oleh barisan meriam atau mobilisasi massa di jalanan. Ancaman paling mematikan justru lahir dari ruang-ruang gelap siber melalui penyadapan ilegal dan pengumpulan informasi privat secara diam-diam. Seperti halnya penyadapan terhadap Presiden ini, bisa saja kekuasaan yang sah tidak dijatuhkan dan dilumpuhkan oleh "peluru", melainkan melalui pemerasan informasi (blackmail).

Pergeseran modus operandi kejahatan terhadap negara ini tentu menuntut cara pandang hukum kita yang lebih progresif. Kasus penyadapan yang menyasar Presiden dan para pemangku kebijakan strategis ini membuka mata kita pada adanya bentuk "makar jenis baru".

Jika hukum pidana kita masih terjebak pada definisi klasik yang membayangkan makar harus selalu ditandai adanya niat, permulaan persiapan, menggulingkan kekuasaan secara fisik dan serangan (aanslag), maka hukum kita akan gagap merespons jenis ancaman baru ini. Sebab "melumpuhkan" negara hari ini tidak lagi membutuhkan pergerakan pasukan, melainkan cukup dengan menguasai lalu lintas data dan rahasia para pengambil keputusan tertinggi.

Ke depan, kita harus berani memperluas cara pandang hukum kita terkait makar dan keamanan negara ini. Penyadapan gelap dan ilegal terhadap pemimpin tertinggi negara, sudah sepatutnya dikualifikasikan sebagai bentuk makar. Sebab, melumpuhkan dan menjatuhkan kepala negara saat ini tidak lagi membutuhkan peluru atau pengerahan massa, tetapi cukup dengan penguasaan data.

Hari ini, Kepala Negara dapat dengan mudah disandera oleh data yang dicuri -terlebih ketika pengkhianatan itu justru berasal dari dalam pemerintahan sendiri.

Agenda Perbaikan ke Depan

Skandal ini tidak boleh hanya menjadi angin lalu. Peristiwa kelam ini harus menjadi titik balik dan momentum perombakan total terhadap regulasi dan pengawasan penyadapan kita. Tidak boleh lagi ada instrumen negara yang dibiarkan berjalan tanpa kendali dan pengawasan yang ketat.

Belajar dari kejadian ini, idealnya kewenangan menyadap harus dicabut statusnya sebagai kebijakan internal instansi. Ia harus dikembalikan pada hakikat aslinya sebagai tindakan hukum luar biasa (extraordinary legal action) yang hanya boleh dieksekusi dengan standar pembuktian yang sangat ketat.

Karena itu, kita harus mengakhiri era "wewenang sadap tanpa kontrol", dengan mengikat seluruh lembaga penegak hukum pada mekanisme perizinan peradilan (judicial authorization). Hakim lah yang bertindak sebagai filter konstitusional untuk memastikan penyadapan tersebut murni ditujukan untuk memberantas kejahatan serius - seperti terorisme, korupsi, narkoba dan kejahatan berat lainnya - bukan untuk kepentingan memata-matai rival politik, apalagi pimpinan negara.

Jika mekanisme izin pengadilan ini dianggap terlalu berat, mengurangi kerahasiaan atau dikhawatirkan memperlambat kinerja penegak hukum, sistem pengawasan pasca-tindakan (post-action oversight), dapat menjadi alternatif lainnya. Setiap enam bulan sekali-seluruh perangkat, server, dan aktivitas penyadapan-wajib diaudit secara berkala oleh komisi atau badan independen untuk memastikan tidak adanya penyadapan ilegal, "perekaman siluman" atau penyalahgunaan wewenang.

Tidak bisa dibantah, penyadapan adalah instrumen penting dalam penegakan hukum dan perlindungan terkait keamanan negara kita. Oleh karena itu, keberadaannya harus tetap dipertahankan. Bahkan jika perlu, negara melengkapi dengan teknologi yang lebih canggih. Namun, karena daya jangkau dan dampaknya begitu besar jika disalahgunakan - apalagi pasca kejadian penyadapan ini - sistem pengawasan berlapis wajib ada.

Republik ini didirikan di atas cita-cita luhur sebagai negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara pengawasan (Surveillance State). Kita menolak keras Indonesia tergelincir menjadi "Dracula State"-sebuah kondisi di mana oknum pemegang kekuasaan menggunakan instrumen negara untuk mengisap informasi, merampas privasi, dan memata-matai warga demi melanggengkan kekuasaan.

Cukuplah kejadian ini menjadi pelajaran pahit dan yang terakhir di negara kita.

Wasekjen DPP Demokrat Jansen Sitindaon

(maa/maa)