Tuan rumah lainnya, Turki, menargetkan peningkatan elektrifikasi perekonomian dunia hingga 35% pada 2035. Hal itu juga tercantum dalam draf tersebut.
Dokumen tersebut mendorong penggunaan energi bersih. Namun, dokumen itu juga menyebut "elektrifikasi tetap bermanfaat, apa pun sumber dari energi listriknya". Hal ini memicu perbedaan pendapat dalam perundingan. Sejumlah pihak menilai elektrifikasi harus sepenuhnya menggunakan energi terbarukan.
Penggunaan bahasa terkait percepatan penghentian penggunaan minyak, batu bara, dan gas menjadi penting. Pasalnya, negara-negara produsen bahan bakar fosil berulang kali menentang penggunaan rumusan bahasa yang lebih tegas dalam keputusan COP sebelumnya.
Khawatir target 1,5 derajat Celsius tak tercapai
"Menurut kami, seluruh elemen penting sudah ada untuk menghasilkan kesepakatan yang sukses dalam perundingan terbaru ini. Mulai dari target netralitas iklim bagi seluruh negara industri pada 2030, hingga program kerja untuk mempertahankan batas kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius," kata Direktur Greenpeace Jerman Martin Kaiser pada Senin (16/11).
Draf tersebut menyatakan "keprihatinan mendalam" akan telatnya dunia dalam mencapai target membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius. Hal ini sebelumnya ada dalam Perjanjian Paris 2015. Dokumen itu juga menegaskan "upaya untuk menekan kenaikan suhu dan mengembalikannya ke bawah 1,5 derajat Celsius secepat mungkin."
Draf tersebut juga menyoroti percepatan penggunaan teknologi penangkapan dan penyimpanan CO2 yang kontroversial untuk menekan kadar karbon di atmosfer.
"Untuk pertama kalinya, semua pihak di sini menghadapi kenyataan bahwa dunia hampir pasti akan melampaui 1,5 derajat Celsius. Para perunding harus menghasilkan respons terhadap hal ini," kata Presiden World Resources Institute (WRI), Ani Dasgupta. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memangkas emisi.
"Kita perlu meningkatkan upaya penyerapan karbon, baik melalui solusi berbasis alam seperti pemulihan hutan dan lahan basah, maupun teknologi baru yang secara langsung menangkap karbon dari udara," ujarnya kepada wartawan.
Namun, Kaiser menilai draf tersebut belum memuat komitmen yang mengikat. Menurutnya, Eropa perlu menggandeng China dan negara-negara paling rentan terhadap krisis iklim. Tujuannya, mencegah negara produsen minyak, seperti Rusia dan negara-negara Asia Barat, untuk "melemahkan kesepakatan demi kepentingan industri minyak dan gas."
Sejumlah aktivis lainnya menilai teknologi penangkapan karbon sebagai "solusi tidak tepat" yang dipromosikan perusahaan-perusahaan besar.
Pendanaan iklim menjadi isu utama perundingan
Pakar dari lembaga kajian iklim E3G, Cosima Cassel, menyambut baik penggunaan bahasa yang "ambisius" dalam draf tersebut. Namun, menurutnya, kesepakatan umum itu kini membuka ruang bagi para perunding untuk "berkompromi".
"Ujian sesungguhnya adalah apakah kesepakatan akhir tetap memuat poin-poin utama, yakni upaya mengatasi pelampauan target suhu, komitmen pada sains, elektrifikasi bersih, dan peningkatan pendanaan adaptasi," katanya.
Perbedaan pendapat soal pendanaan mencakup siapa yang harus menanggung biaya penanganan krisis iklim, apakah bantuan diberikan dalam bentuk hibah atau pinjaman, serta bagaimana meningkatkan dana bagi negara berkembang.
Dalam beberapa hari terakhir, perwakilan negara berkembang dan negara-negara kepulauan kecil yang paling terdampak krisis iklim, memprotes minimnya aksi iklim dan dukungan pendanaan.
"Pendanaan iklim bukan sekadar tambahan dalam perundingan ini. Pendanaan adalah syarat bagi semua hal lainnya," kata manajer program Afrika Timur di organisasi lingkungan 350.org, Rukiya Khamis.
"Janji pendanaan dari negara-negara kaya yang menjadi penyumbang besar polusi justru merosot tajam. COP31 harus menghentikan tren ini melalui kesepakatan mengenai pendanaan adaptasi," ujarnya.
"Kini, kita harus memastikan pendanaan tetap tercantum dalam keputusan akhir dan janji tersebut diwujudkan dalam bentuk hibah," kata Harjeet Singh dari kampanye Fill The Fund.
Kampanye ini mendesak negara-negara kaya dan korporasi untuk mendanai ganti rugi dampak krisis iklim, seperti rumah yang hancur akibat banjir hingga gagal panen karena kekeringan.
"Kerugian besar yang kini dialami masyarakat terjadi karena upaya mengantisipasi dampak krisis iklim tidak dilakukan sejak dini," tambah Singh.
Draf menunjukkan keseriusan dalam isu-isu utama
Draf kesepakatan setebal 18 halaman dengan 144 poin itu akan menjadi bahan perundingan panjang dalam beberapa hari ke depan. Para delegasi berupaya mencapai kesepakatan sebelum Jumat (20/11). Namun, ketua perundingan sekaligus Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, tampak optimistis.
"Secara umum, suasana dan jalannya perundingan sangat konstruktif," katanya kepada wartawan.
"Sejumlah pihak, tentu saja, menyampaikan pandangan tegas mengenai berbagai hal kepada saya. [...] Namun, mereka juga datang dengan semangat kerja sama, saling menghormati, dan keinginan untuk mencapai kesepakatan," ujarnya.
Direktur Inisiatif Iklim Internasional WRI, David Waskow, menilai draf tersebut menunjukkan "keseriusan" dalam membahas sejumlah isu penting. Di antaranya pendanaan, elektrifikasi, perlindungan laut, pelampauan target suhu, dan emisi gas rumah kaca seperti metana. Gas ini memiliki daya pemanasan lebih dari 80 kali lipat CO2.
"Pertanyaannya, apakah ambisi dalam isu-isu tersebut akan dipertahankan dalam kesepakatan akhir? Itulah yang perlu kita cermati dalam beberapa hari ke depan," kata Waskow.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Felicia Salvina
Editor: Adelia Dinda Sani

(nvc/nvc)