JawaPos.com – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) sekaligus dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar menilai, konflik di antara elite politik yang dipertontonkan belakangan ini berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan mendasar seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran, kenaikan biaya hidup, hingga ketimpangan kebijakan pemerintah.
Menurut Media, pertikaian elite politik tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat. Sebaliknya, publik justru berisiko terjebak dalam perdebatan politik yang tidak menyentuh persoalan keseharian mereka.
"Hari ini elit sedang bertengkar. Ketika elit bertengkar, yang untung tetap elit, dan masyarakat tidak dapat apa-apa. Gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah, dan pelanduk itu masyarakat. Kita tidak dapat apa-apa," ujarnya dikutip melalui postingan akun instagram @mediaaskar, Sabtu (14/11).
Dia menyayangkan perhatian publik yang lebih banyak tersita untuk mengikuti dinamika politik, mulai dari pejabat yang mundur hingga konflik dan pengkhianatan politik. Padahal, ada persoalan ekonomi dan sosial yang membutuhkan pengawasan masyarakat.
"Jadi berhentilah. Yang harus ditangisi saat ini adalah buruh yang di-PHK, petani yang kehilangan lahannya, nelayan yang lautnya tercemar, dan juga guru honorer yang gajinya bahkan tidak cukup untuk biaya hidup satu bulan," tegasnya.
Media mengibaratkan situasi tersebut dengan istilah panem et circenses atau roti dan sirkus dalam sejarah Romawi kuno. Istilah itu menggambarkan strategi memberikan hiburan kepada masyarakat agar perhatian mereka teralihkan dari persoalan yang lebih penting.
"Jadi maknanya beri rakyat tontonan supaya masyarakat itu lupa menuntut haknya. Dan hari ini itulah yang terjadi," katanya.
Dia mencontohkan, perdebatan publik mengenai dinamika politik kerap berlangsung sepanjang hari. Namun, masyarakat justru melupakan persoalan yang langsung memengaruhi kehidupan mereka, seperti kenaikan cicilan rumah, pengangguran, tarif transportasi daring, hingga perubahan desil kesejahteraan.
Media juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satunya terkait investasi Danantara pada perusahaan minyak di Amerika Serikat yang menurutnya perlu dipertanyakan dari sisi keuntungan dan risiko.
"Untung atau rugi itu kita tidak tahu. Karena kalau rugi yang menanggung adalah BUMN, dan aset BUMN itu milik publik, milik kita," tuturnya.
