Khartum -
Serangan pesawat nirawak (drone) militer Sudan menghantam kerumunan pelayat dan pasar bahan bakar. Serangan itu menewaskan lebih dari 300 orang.
Dilansir BBC dan Xinhua, Rabu (21/10/2026), jumlah korban tewas akibat serangan di dua wilayah di negara bagian Kordofan Barat pada Minggu malam dilaporkan mencapai 150 orang. Data itu berdasarkan informasi sejumlah sumber kepada Sudan War Observatory yang merupakan lembaga pemantau konflik yang meletus pada 2023 antara militer Sudan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).
Serangan drone juga terjadi di Abyei yang merupakan wilayah perbatasan yang dipersengketakan antara Sudan dan Sudan Selatan. Serangan di lokasi itu menghantam pasar bahan bakar dan menewaskan 153 orang.
Seorang sumber militer mengatakan kepada BBC bahwa militer Sudan melakukan serangan di Abyei, dengan alasan bahwa pasar tersebut merupakan lokasi pasokan bahan bakar bagi RSF. Serangan ini meningkatkan ketegangan antara Sudan Selatan dan Sudan, yang secara bersama-sama mengelola Abyei. Keduanya sama-sama mengklaim kepemilikan atas wilayah kaya minyak tersebut-sebuah sengketa yang belum terselesaikan sejak Sudan Selatan memisahkan diri pada 2011.
Sudan Selatan telah memanggil duta besar Sudan untuk menyampaikan protes resmi. Terdapat kekhawatiran bahwa konflik ini dapat meluas melintasi perbatasan. Meskipun terdapat embargo senjata parsial terhadap Sudan, sejumlah negara asing tetap memasok pesawat nirawak kepada militer Sudan maupun RSF. Senjata ini semakin sering digunakan dalam konflik tersebut.
Perang ini telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dengan jumlah korban tewas mencapai ratusan ribu orang dan memaksa lebih dari 14 juta orang meninggalkan rumah mereka.
PBB Kutuk Serangan Drone di Sudan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk keras serangan drone yang menyasar warga sipil dan infrastruktur penting di seluruh Sudan. PBB khawatir serangan tersebut memperburuk kondisi Sudan.
"Kami juga mengutuk keras laporan tewasnya puluhan warga sipil akibat serangan drone di sebuah pasar di wilayah Al Dibab, Negara Bagian Kordofan Barat, pada hari Minggu. Serangan ini merupakan bagian dari pola yang sangat mengkhawatirkan. Kami tetap cemas dengan serangan drone yang terus terjadi di seluruh negeri, serta kerusakan yang ditimbulkannya terhadap infrastruktur penting. Serangan-serangan ini menimbulkan dampak yang menghancurkan bagi masyarakat yang memang sudah berjuang menghadapi konsekuensi dari konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun," kata Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric.
Dujarric mengatakan drone dilaporkan merusak pembangkit listrik utama di kota Tendalti, negara bagian Nil Putih (White Nile). Dia mengatakan warga sipil harus dilindungi.
"Kami menegaskan kembali bahwa warga sipil dan infrastruktur sipil harus dilindungi sesuai dengan hukum humaniter internasional. Semua pihak wajib senantiasa berhati-hati untuk tidak menyasar warga sipil maupun objek sipil selama operasi militer berlangsung," tegas juru bicara tersebut.
Dujarric menyampaikan PBB mengutuk serangkaian serangan drone yang melintasi perbatasan selatan menuju wilayah Abyei, di antara Sudan dan Sudan Selatan. Dia menyebut utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB, Pekka Haavisto, saat ini berada di Jenewa untuk menghadiri Pertemuan Konsultatif Keenam mengenai Peningkatan Koordinasi Inisiatif dan Upaya Perdamaian di Sudan. Pertemuan ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai perkembangan terkini guna mencari solusi untuk mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Dujarric menambahkan, baik pemerintah Sudan maupun kelompok Rapid Support Forces (RSF), tidak akan diwakili dalam pertemuan di Jenewa tersebut. Dia mengatakan pertemuan itu diikuti para mediator untuk mengoordinasikan tindakan mereka bersama-sama.
(haf/imk)
