JawaPos.com - Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) tampak melihat isi tempat makan seng (ompreng) yang ada di hadapannya. Ompreng itu berisi nasi putih, ayam goreng tepung, sayur bayam, dan pisang.
Dengan lahap dia memakan nasi dan ayam goreng tepung. Sesaat kemudian, guru kelasnya mengingatkan, kalau dia juga harus makan sayurnya. Meski menunjukkan ekspresi malas, akhirnya dimakan juga sayur bayam itu, meski akhirnya tidak habis.
Pemandangan murid sekolah makan dengan ompreng saat jam makan siang adalah pemandangan jamak dua tahun terakhir, sejak Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulannya.
Program tersebut kini telah memiliki jangkauan puluhan juta penerima manfaat. Dan, anggaran yang digelontorkan pun bukan kepalang banyaknya. Menyentuh ratusan triliun rupiah. Namun, besarnya belanja negara dan luasnya cakupan program itu ternyata belum cukup untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: sejauh mana MBG benar-benar memperbaiki status gizi anak Indonesia?
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat per 31 Agustus 2026. Sementara itu, realisasi anggarannya mencapai Rp 139,77 triliun hingga 16 September 2026, atau 63,89 persen dari pagu yang tersedia sebesar Rp 218,77 triliun.
Data tersebut menunjukkan besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program MBG, meskipun capaian penyerapan anggaran dan jumlah penerima manfaat belum dengan sendirinya menggambarkan dampak program terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Dokter Spesialis Anak Subspesialis Endokrinologi, Aman Bhakti Pulungan mengatakan efektivitas intervensi gizi, dalam konteks ini adalah MBG, terhadap stunting perlu dilihat setidaknya melalui evaluasi angka stunting setiap tahun.
"Paling tidak ya setiap tahun dinilai angka stunting kita kan? Apakah menurun apa tidak. Tapi kan memang penurunannya itu kan tidak bisa gampang dinilai seperti itu. Harus secara nasional tentunya," kata Aman kepada JawaPos.com saat ditemui di Jakarta Selatan.
Menurut dia, evaluasi juga perlu dilakukan secara lebih spesifik di daerah yang memiliki persoalan stunting relatif tinggi. Dengan begitu, dampak intervensi dapat dilihat berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
