Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Duta Palma Group Respons Tuntutan Rp 81,8 T di Kasus Kebun Sawit Ilegal

Tim kuasa hukum Duta Palma Group menilai tuntutan Rp 81,8 triliun dalam kasus korupsi tidak rasional dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.

Detik 6 menit baca 0 komentar
Duta Palma Group Respons Tuntutan Rp 81,8 T di Kasus Kebun Sawit Ilegal
Foto: Detik

Jakarta -

Tim kuasa hukum korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi, Rinto Maha menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 81,8 triliun dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022 tidak rasional. Rinto menilai tuntutan tersebut mengulang pembebanan kerugian dalam perkara Surya Darmadi pada 2022.

Rinto mempersoalkan penghitungan kerugian perekonomian negara yang diajukan jaksa. Menurutnya, tuntutan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum atau nebis in idem karena objek perkara yang sama sebelumnya telah diperiksa dalam perkara pidana Surya Darmadi.

Rinto merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023. Dalam putusan tersebut, MA menetapkan uang pengganti sebesar Rp 2,23 triliun dan menghapus pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,75 triliun yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Sementara itu, dalam penuntutan terhadap korporasi Duta Palma Group, jaksa kembali mengajukan pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,92 triliun. Secara keseluruhan, tuntutan denda dan uang pengganti mencapai Rp 81,8 triliun.

"Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama," kata Rinto dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Rinto mengatakan jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa tuntutan terhadap korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya. Rinto juga mempersoalkan dasar penghitungan kerugian perekonomian negara merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Menurut Rinto, putusan tersebut mengharuskan kerugian negara dibuktikan sebagai kerugian yang benar-benar terjadi atau actual loss, bukan sekadar potensi kerugian. Dia berpendapat estimasi dampak ekonomi, proyeksi kehilangan manfaat, maupun kalkulasi keuntungan hipotetis tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti.

Selain itu, Rinto menyoroti Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang mengatur bahwa pembayaran uang pengganti paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dia menilai tuntutan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,92 triliun tidak dapat serta-merta dibebankan sebagai uang pengganti tanpa pembuktian mengenai harta atau keuntungan hasil tindak pidana yang benar-benar diperoleh masing-masing korporasi.

Rinto turut mempersoalkan kewenangan lembaga yang melakukan penghitungan kerugian negara. Merujuk Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Rinto menuturkan hasil penghitungan BPKP maupun kajian ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK.

"Dengan demikian, hasil penghitungan BPKP maupun kajian ekonomi UGM tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK. Dasar kewenangan, metodologi, legalitas penugasan, dan kekuatan pembuktiannya harus berdasarkan mandat Undang-Undang," jelasnya.


Rinto mengatakan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut harus mengacu pada ketentuan mengenai kewenangan lembaga pemeriksa keuangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Pasal 603 KUHP. Selain itu, dugaan pelanggaran administratif dalam kegiatan perkebunan tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi.

Hal itu merujuk pada Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja yang mengatur mekanisme penyelesaian administratif terhadap kegiatan usaha tertentu di kawasan hutan. Kemudian dia menyinggung Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.

Menurutnya, dugaan pelanggaran perizinan harus dibuktikan lebih lanjut untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara. Perusahaan kliennya telah memiliki legalitas usaha, termasuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) sejak 1980-an.

Dia menyatakan perusahaan telah membayar pajak kepada negara. Sehingga menurutnya, proses penuntutan terhadap Duta Palma Group perlu memperhatikan hak kepemilikan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

"Negara hukum tidak dibangun di atas besarnya angka tuntutan, melainkan di atas legitimasi kewenangan, konsistensi putusan, objektivitas pembuktian, dan penghormatan terhadap keadilan substantif," imbuhnya.

Didakwa Rp 81,8 Triliun

Sebelumnya, korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi dituntut membayar denda dan uang pengganti dengan total Rp 81,8 triliun. Jaksa meyakini korporasi tersebut bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2026). Terdakwa korporasi dalam perkara ini yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.

Para terdakwa dituntut membayar pidana pokok berupa denda masing-masing sebesar Rp 100 miliar. Jaksa mengatakan, jika harta benda para terdakwa, dalam hal ini milik Surya Darmadi selaku pengendali korporasi, tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang dibayar.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembubaran semua korporasi tersebut. Jaksa mengatakan pertimbangan yang memberatkan tuntutan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian, perbuatan para terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha secara melawan hukum dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan keresahan pada masyarakat luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lalu, perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang sangat besar.

"Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum," ujar jaksa.

Selain itu, jaksa menuntut para terdakwa membayar uang pengganti yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Berikut nilainya:

1. PT Palma Satu: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.402.845.776.000 (1,4 triliun) dan USD 3.288.924 (setara Rp 59.996.551.608 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 19.927.400.000.000 (19,9 triliun).

Total: Rp 21.390.242.327.608 (21,3 triliun).

2. PT Seberida Subur: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 733.921.521.162 (733,9 miliar) dan USD 116.553,36 (setara Rp 2.126.166.393 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 12.219.414.680.000 (12,2 triliun).

Total: Rp 12.955.462.367.555 (12,9 triliun).

3. PT Banyu Bening Utama: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.649.199.498.905 (1,6 triliun) dan USD 429.624 (setara Rp 7.837.201.008 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 15.884.130.500.640 (15,8 triliun).

Total: Rp 17.541.167.200.553 (17,5 triliun).

4. PT Panca Agro Lestari: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 877.740.376.480 (877,7 miliar) dan USD 1.582.200 (setara Rp 28.862.492.400 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 7.604.295.840.000 (7,6 triliun).

Total: Rp 8.510.898.708.880 (8,5 triliun).

5. PT Kencana Amal Tani: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.467.499.306.387 (2,4 triliun) dan USD 2.468.556 (setara Rp 45.031.398.552 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 18.285.382.240.000 (18,2 triliun).

Total: Rp 20.797.912.944.939 (20,7 triliun).

Jika ditotal, pidana pokok berupa denda masing-masing Rp 100 miliar dari 7 korporasi menjadi Rp 700 miliar, sementara total uang pengganti sebesar Rp 81.195.683.549.535 (81,1 triliun). Jumlah keseluruhan denda dan uang pengganti menjadi Rp 81.895.683.549.535 (81,8 triliun).

Jaksa meyakini PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific melanggar Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lalu, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diyakini jaksa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(dek/dhn)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.