Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Eks Walikota Bekasi Mochtar Mohamad Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi KSO Migas

Kejagung memeriksa mantan Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, terkait dugaan korupsi BUMD PT Migas. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Eks Walikota Bekasi Mochtar Mohamad Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi KSO Migas
Foto: Detik

Jakarta -

Kejagung memeriksa mantan Walikota Bekasi periode 2008-2010, Mochtar Mohamad terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan BUMD PT Migas Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024. Mochtar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Kamis 19 November 2026, Tim Dirdik Jampidsus telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009-2024," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna melalui keterangannya, Jumat (20/11/2026).

"Adapun saksi yang hadir memenuhi panggilan Penyidik untuk dimintai keterangannya yaitu saudata MM selaku Mantan Kepala Daerah Bekasi," lanjutnya.

Anang menyebut pemeriksaan saksi adalah untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara. Dia memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel.

"Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian," pungkasnya.

Kejagung diketahui tengah mengusut dugaan penyimpangan tata kelola BUMD Kota Bekasi terkait KSO bersama PT Pertamina EP periode 2009-2024. Perkara ini bermula dari pengelolaan sumur migas di Kota Bekasi yang kemudian menggandeng pihak swasta atau perusahaan asing.

Anang mengungkapkan pelaksanaan kerja sama tersebut terindikasi sarat pelanggaran mekanisme aturan dan perizinan.

"Nah, dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua," ujar Anang di Kejari Jaksel, Jumat (18/9).

"Syarat-syaratnya, dan tidak melibatkan juga izin baik ke DPR maupun juga Kementerian ESDM, itu diabaikan. Sehingga terjadi kerugian, yang harusnya ini (untung) malah kerugian, akhirnya defisit," imbuhnya.

Dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi ini ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah, yang berdampak pada anggaran daerah maupun Pertamina.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda yang membebani anggaran, juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian. Dan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp 2 triliunan," pungkas Anang.

Kejagung sendiri hingga saat ini belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut.

(ond/yld)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.