Jakarta -
Oktober 2026 menghadirkan peringatan serius bagi Indonesia. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan El Niño akan berintensitas sangat kuat dan awal musim hujan 2026/2027 mundur, di sebagian besar wilayah Indonesia.
El Niño dan AI untuk Mitigasi Krisis Pangan
Ketahanan pangan bukan hanya soal berapa banyak pangan diproduksi, melainkan juga seberapa siap negara menjamin ketersediaan.
Kekeringan turut memperparah kebakaran hutan dan lahan. Reuters melaporkan bahwa data satelit Nusantara Atlas menunjukkan luas kumulatif lahan terbakar mencapai 1,92 juta hektare hingga akhir September 2026.
Pada bulan September 2026, Dewan Ekonomi Nasional juga melaporkan bahwa inflasi pangan bergejolak dan meningkat menjadi 5,03 persen secara tahunan. Pada 20 Oktober, mahasiswa dan masyarakat sipil berdemonstrasi di Jakarta dan daerah lain.
Mereka menyoroti kebakaran hutan, pelemahan rupiah, dan penurunan pasar saham. Kejadian-kejadian itu bukan bukti bahwa El Niño pasti menyebabkan ketidakstabilan politik. Namun, itu mengingatkan bahwa di antara risiko iklim, pangan, ekonomi, dan kepercayaan publik mungkin saling terkait; sehingga perlu diantisipasi secara terpadu. Belajar dari sejarah juga perlu.
Belajar dari Sejarah
Menjelang krisis politik 1965, Indonesia menghadapi inflasi tinggi, kelangkaan pangan, dan kesulitan ekonomi. Penelitian mengenai kekeringan di Jawa selama 1960-1965 menunjukkan keterkaitan dengan anomali El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (Syahidah, Suwarman, dan Brawijaya, 2026). Namun, konflik ideologi, persaingan kekuasaan, dan dinamika militer merupakan faktor fundamental dalam krisis politik tersebut. El Niño tidak dapat dianggap sebagai penyebab tunggal.
Peristiwa Malari, 15 Januari 1974, memberikan pelajaran berbeda. Demonstrasi mahasiswa menyoroti korupsi, ketimpangan, harga-harga, dan dominasi modal asing. Catatan historis ENSO dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) menunjukkan bahwa 1974 Indonesia berada dalam periode La Niña, bukan El Niño. Malari bukan bukti bahwa El Niño memicu gejolak politik, melainkan pembanding yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakpuasan sosial dapat berkembang menjadi krisis politik melalui mekanisme yang berbeda.
Hubungan antara gangguan iklim dan pangan terlihat lebih jelas pada 1997-1998. Kekeringan El Niño menekan produksi pertanian ketika krisis finansial Asia melemahkan rupiah, meningkatkan harga, dan memerosotkan daya beli. Produksi padi Indonesia pada 1998 diperkirakan hanya 45,3 juta ton, terendah sejak 1991 (FAO, 1998). Tekanan pangan memperburuk kesulitan masyarakat menjelang pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Namun, krisis finansial, korupsi, dan tuntutan reformasi juga merupakan faktor utama.
Memprediksi dan Mengantisipasi Krisis dengan AI
Indonesia tidak harus menunggu krisis berikutnya. Kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat membantu pemerintah: dari penanganan setelah krisis menuju antisipasi sebelum dampaknya meluas.
Fondasi awal telah tersedia. Pada Agustus 2025, BMKG mengumumkan pemanfaatan AI untuk meningkatkan ketepatan prediksi hujan. Langkah berikutnya ialah menghubungkan prediksi iklim dengan kebijakan pangan dan ekonomi.
Pertama, AI dapat menghubungkan prakiraan cuaca, citra satelit, kelembapan tanah, kalender tanam, dan produktivitas untuk memperkirakan risiko gagal panen. Informasi ini membantu petani dan pemerintah menyesuaikan waktu tanam, mengatur irigasi, dan memilih varietas yang sesuai.
Kedua, integrasi data produksi, harga, stok, dan distribusi dapat mendeteksi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan atau lonjakan harga. Pemerintah dapat lebih dini menyiapkan cadangan pangan, memperlancar distribusi antardaerah, dan merencanakan impor secara terukur.
Ketiga, analisis AI atas harga pangan dan indikator sosial ekonomi dapat membantu mengidentifikasi rumah tangga yang rentan. Hasilnya menjadi dasar untuk mempercepat bantuan sosial, menyediakan pangan terjangkau, dan melindungi kecukupan gizi masyarakat.
Indonesia perlu mengembangkan sistem peringatan dini pangan berbasis AI yang menghubungkan BMKG, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Bulog, dan pemerintah daerah. Prediksi harus diikuti protokol tindakan yang jelas. Kualitas data, perlindungan privasi, evaluasi model, dan pengawasan manusia juga harus dijamin.
Ketahanan Pangan Menuju Ketahanan Nasional
Sejarah 1965, Malari 1974, dan Reformasi 1998 menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi dan keadilan sosial. Namun, pemerintah dapat mengurangi risiko krisis melalui kebijakan yang tanggap, transparan, dan berbasis bukti.
AI tidak akan menghentikan El Niño atau menjamin stabilitas politik. Tetapi, pemanfaatannya secara tepat dapat membantu Indonesia mendeteksi risiko lebih dini, menjaga keterjangkauan pangan, dan mencegah gangguan produksi pangan berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Ketahanan pangan bukan hanya soal berapa banyak pangan diproduksi, melainkan juga seberapa siap negara menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya ketika krisis datang. Indonesia perlu membangun sistem pangan yang tidak hanya mampu merespons krisis, tetapi juga mampu mengantisipasinya melalui kecerdasan buatan.
Boimin. Pemerhati Kebijakan Pangan, Doktor Ilmu Pangan dari University of Massachusetts Amherst, Research Fellow PKSPL IPB, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Pengurus Perhimpunan Alumni Amerika Serikat (ALUMNAS) Bidang Pendidikan dan Pengembangan Profesional (2026-2031)
(rdp/imk)
