Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi para pemimpin daerah untuk berbagi pengalaman dan praktik pengelolaan sampah.
"Melalui talkshow secara hybrid 'Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah', Pekan Peduli Sampah 2026 menghadirkan para pemimpin daerah untuk berbagi pengalaman, praktik baik, dan langkah nyata dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus jadi gerakan nyata, bukan sekadar wacana," kata Hasto.
Berdasarkan riset Tenggara Strategics yang dipublikasikan Katadata pada Februari 2026, Indonesia menghasilkan 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 33,74 persen atau 19,22 juta ton yang terkelola. Sementara itu, sebanyak 66,26 persen atau 37,76 juta ton lainnya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Dalam forum tersebut, masing-masing kepala daerah memaparkan pendekatan berbeda untuk mengatasi persoalan sampah.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, dirinya mengalihkan anggaran pengadaan dua mobil dinas senilai hampir Rp 3 miliar untuk membeli 600 gerobak sampah.
"Anggaran beli mobil itu saya tidak belikan mobil, tapi saya belikan gerobak-gerobak untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga," kata Hasto.
Gerobak tersebut menjadi bagian dari program Mas Jos atau Masyarakat Jogja Olah Sampah. Melalui program ini, sisa makanan rumah tangga dikumpulkan menggunakan ember khusus untuk kemudian dijual sebagai pakan ternak. Sementara makanan layak konsumsi dari hotel dan restoran disalurkan melalui food bank.
Hasto menyebut, Yogyakarta kini memiliki hampir 600 bank sampah dan 1.000 teba.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengandalkan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan setelah TPA di wilayahnya ditutup paksa warga pada 2018.
Banyumas kemudian membangun jaringan pengolahan sampah yang terdiri dari 75 bank sampah, 64 Pusat Daur Ulang (PDU) desa, 11 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kecamatan, dan satu TPST berbasis lingkungan dan edukasi.
Sadewo mengatakan, pengelolaan TPS 3R dan TPST dilakukan kelompok swadaya masyarakat dengan melibatkan warga setempat sebagai pekerja.
"Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kami sudah menghandle sekitar 2.400 karyawan," kata Sadewo.
Menurutnya, sistem tersebut turut menekan anggaran pemerintah daerah untuk operasional pengelolaan sampah. Dari sebelumnya lebih dari Rp 30 miliar per tahun, anggaran yang disiapkan pada tahun ini menjadi Rp 10,8 miliar.
Di sisi lain, pengelolaan sampah tersebut menghasilkan pendapatan sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar per bulan.
"Saya sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari sampah antara 2 sampai 3 miliar," tambahnya.
Hasil pengolahan sampah organik juga dimanfaatkan menjadi pupuk yang dibagikan kepada petani secara gratis.
Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menerapkan pendekatan insentif melalui program Sangu Sampah. Program tersebut melibatkan sekolah-sekolah sebagai tempat pengumpulan sampah atau waste station.
Siswa yang menyetorkan sampah akan mendapatkan poin berdasarkan jenis sampah yang dikumpulkan. Botol plastik mendapatkan 4,17 poin, kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, dan minyak jelantah 5 poin.
Poin tersebut kemudian dapat dicairkan setiap tiga bulan setelah sampah terjual.
"Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa," kata Nur Arifin.
Selain itu, pemerintah daerah mengadakan sayembara kebersihan kampung dengan hadiah Rp 200 juta untuk mendorong partisipasi masyarakat.
"Daripada saya bayarin orang buat bersih-bersih, saya kasih hadiah yang 200 juta. Bisa cukup sekabupaten," ujar Gus Ipin, sapaan akrabnya.
Ia juga mengatakan tidak ingin membebankan iuran pengelolaan sampah kepada masyarakat selama sistem tersebut masih bisa berjalan.
"Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax. Kasihan juga ke masyarakat saya kalau diminta-minta iuran," katanya.
Di Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani menyebut capaian pengelolaan sampah meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025. Peningkatan tersebut dilakukan melalui pengembangan 33 TPS3R.
Namun, Ipuk menilai pembangunan fasilitas pengolahan sampah tidak akan cukup apabila tidak diikuti perubahan perilaku masyarakat.
"Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma," ujar Ipuk.
Ia mencontohkan penumpukan 7,5 ton sampah di Kali Mati, Muncar, yang kembali terjadi dua pekan setelah lokasi tersebut dibersihkan.
Adapun Gubernur Bali I Wayan Koster mengandalkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Kebijakan tersebut antara lain melalui Pergub 97/2018 yang mengatur pembatasan penggunaan tas kresek, pipet, dan styrofoam.
Sejak April 2022, Bali juga melarang minuman kemasan gelas di bawah satu liter.
"Dia menjual satu produk, dia mendapat untung, tetapi yang dapat sampah itu kita di daerah," kata Koster.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut pengelolaan sampah di wilayahnya melibatkan 1.360 RW melalui penggunaan komposter dan teba. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan seluruh RW menjadi kampung zero waste pada 2027.
Eri mengatakan kepala daerah memiliki peran mengoordinasikan berbagai pihak dalam pengelolaan sampah.
"Peran kepala daerah adalah sebagai orkestra, pemimpin orkestra," kata Eri.
Perbedaan Pandangan soal Sampah Jadi Energi
Selain berbagi inovasi, forum tersebut juga membahas perbedaan pendekatan dalam pengelolaan sampah, khususnya pemanfaatan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy.
Pemerintah melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 menargetkan pembangunan 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2029.
Namun, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menilai pendekatan tersebut tidak bisa diterapkan secara luas di Indonesia. Ia menyoroti persoalan biaya pengolahan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
"Zero Waste to Energy itu untuk Singapura. Indonesia itu negara kepulauan yang besar. Zero Waste to Energy tidak mungkin dilaksanakan menurut pendapat saya," ujar Sadewo.
Menurut Sadewo, salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan adalah besarnya tipping fee dibandingkan nilai energi yang dihasilkan dari pengolahan sampah.
Di sisi lain, Bali dan Surabaya memiliki pendekatan yang turut memanfaatkan teknologi pengolahan sampah menjadi energi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang turut hadir dalam forum tersebut meminta agar pengalaman dan praktik baik para kepala daerah dibukukan sehingga bisa diterapkan di wilayah lain.
"Ini sudah tidak perlu kajian-kajian lagi, sudah terbukti. Kita mau kelola sampah itu harus punya target," katanya.
Ahok juga mengingatkan pemerintah daerah agar mempertimbangkan investasi secara matang sebelum membangun fasilitas pengolahan sampah.
"Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini: jangan salah investasi," katanya.
Ia turut menyoroti persoalan biaya pengelolaan sampah yang pernah ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat dirinya menjabat gubernur.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, forum tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan kader partai.
Pekan Peduli Sampah 2026 juga menjadi bagian dari gerakan Merawat Pertiwi yang digagas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pada pembukaan kegiatan, Senin (9/11/2026), Megawati meresmikan program Teba Mega Merawat Pertiwi dengan target pembangunan 3.000 teba modern di kantor-kantor PDIP seluruh Indonesia.
Program tersebut mendorong pengolahan sampah organik sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat.
