JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak termasuk wilayah pertambangan.
"Wilayah (pertambangan) yang dimaksud adalah sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan Taman Nasional ujung Kulon," terang Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, Rabu (18/11).
Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, wilayah tambang yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013.
Ia mengatakan pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.
Ia menjelaskan, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.
Kemudian, Pemprov Banten kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP.
Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
Lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Anggia mengatakan, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan. Baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Anggia dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (18/11).