Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengaku menjadi korban penyadapan ilegal selama beberapa tahun terakhir. Keduanya menyebut aktivitas komunikasi mereka disadap sejak 2021 hingga 2026.
Fadli Zon mengungkapkan pengalamannya melalui akun X pribadinya, Sabtu (21/11). Dia mengatakan telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh polisi dalam beberapa hari terakhir terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut.
"Beberapa hari lalu, saya 2 kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik," tulis Fadli.
Fadli menyebut telepon genggamnya telah disadap selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026. Menurut dia, penyadapan tersebut terjadi ketika dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Dia bahkan menyebut dirinya termasuk pihak yang paling lama mengalami penyadapan.
Pengakuan serupa disampaikan Herzaky. Melalui akun X pribadinya, Herzaky mengungkapkan bahwa dirinya juga menjadi korban penyadapan sejak 2021 hingga 3 Oktober 2026.
Herzaky mengatakan penyadapan itu dialaminya ketika menjalankan amanah sebagai pengurus yang bertanggung jawab memimpin komunikasi Partai Demokrat atas penugasan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Sebagai pengurus yang diberikan amanah untuk memimpin komunikasi partai oleh Mas Ketum AHY, saya pun tercatat menjadi korban penyadapan sejak 2021, dan baru berhenti pada 3/10/2026," tulis Herzaky.
Dia mengklaim informasi mengenai penyadapan tersebut telah terkonfirmasi melalui data resmi penyidik Polri ketika dirinya dimintai keterangan sebagai saksi.
Herzaky menilai dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh, termasuk pimpinan partai politik dan pejabat pemerintahan, merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan kedaulatan negara.
"Ada ancaman serius terhadap demokrasi dan kedaulatan negara ketika ruang komunikasi Presiden, jajaran petinggi pemerintahan, hingga pimpinan partai politik (termasuk Ketua Umum kami, Mas AHY) menjadi sasaran penyadapan ilegal," ujarnya.
Dia juga menilai peristiwa tersebut tidak biasa dan mengindikasikan adanya dugaan upaya sabotase. Menurut Herzaky, penyelidikan terhadap kasus tersebut tidak boleh berhenti di tengah jalan.