Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Fraksi PDIP Minta Kapolri Tak Ragu Terapkan Pasal Makar untuk Listyo Sigit cs

Anggota Komisi III DPR dorong Kapolri usut dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri, dukungan penuh untuk penegakan hukum.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Fraksi PDIP Minta Kapolri Tak Ragu Terapkan Pasal Makar untuk Listyo Sigit cs
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah jenderal lainnya. 

Ia memastikan Fraksinya mendukung langkah kepolisian, dan meminta agar tidak ragu menerapkan pasal perbuatan makar terhadap Listyo Sigit Cs.

"Tadi kesimpulannya belum menemukan (unsur makar), tapi saya berkeyakinan itu berdasarkan hasil penyelidikan, Pak Kapolri. Itu saya minta lakukan bukan penyelidikan saja, Pak Kabareskrim, penyidikannya," kata Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

"Jadi, ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal Makar, Pak," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Safaruddin juga menyampaikan dukungan kepada Kapolri agar tidak ragu menjerat perbuatan makar terhadap para tersangka.

Dia menegaskan, Komisi III DPR siap mendukung kepolisian dalam menjalankan proses hukum secara profesional. "Jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak," ujarnya.

Safaruddin menyadari, penanganan kasus yang menyeret mantan pejabat tinggi Polri berpotensi menghadapi berbagai dinamika.

Dia mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak terpengaruh kepentingan di luar aspek teknis penyidikan.

"Karena secara profesional, ini kan mungkin akan bercampur dengan non teknis," ungkapnya.

Dia bahkan mengingatkan kemungkinan munculnya tekanan atau persoalan nonteknis selama proses pengungkapan perkara berlangsung.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.