Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Gibran Dikabarkan Mundur Sebagai Wapres, Polemik Ijazah Dianggap Selesai

Hanura menilai, kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden akan mengakhiri polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Gibran Dikabarkan Mundur Sebagai Wapres, Polemik Ijazah Dianggap Selesai
Foto: Jawa Pos

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Patrice Rio Capella menilai, kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden akan mengakhiri polemik ijazah yang selama ini menjadi perdebatan.   Rio menyikapi kabar pengunduran Gibran secara positif. Langkah ini juga bisa menurunkan tensi ketegangan politik yang terjadi di parlemen.   Baginya, Gibran mengutamakan kepentingan publik dengan langkah mundur tersebut. Sebab, jika tidak mundur bisa terjadi pemakzulan di DPR RI.   ​"Kami sudah memprediksikan, Gibran lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara mundur sebelum dimakzulkan. Begitu Gibran mundur sebagai wapres, persoalan bangsa untuk urusan ijazah yang sudah berlarut-larut ini, sudah selesai," ujar Rio, Rabu (11/11).   Baca Juga: Gibran Mundur sebagai Wapres RI, Said Aqil Siradj Harapkan Kehidupan Bangsa Tetap Harmonis   Melalui momentum ini, Hanura mengajak kepada seluruh elite politik agar mengakhiri berbagai konflik yang terjadi. Semua pihak harus kembali bersatu demi memajukan bangsa.   "Sumbangsih pemikiran dari semua pihak, termasuk dari para mantan pemimpin negeri, tetap diperlukan untuk membawa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik," imbuhnya.   Soal dinamika di parlemen, Rio menilai, proses politik hak menyatakan pendapat di DPR, tak lagi relevan untuk dilanjutkan. Sebab, subjek hukum yang dipersoalkan telah melepaskan jabatannya.   ​"Proses politik di DPR sudah selesai," tegasnya.   Selanjutnya Hanura mendorong Presiden Prabowo Subianto segera memproses pengganti Gibran sesuai koridor konstitusi. Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).   Rio meyakini proses pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cepat, karena stabilitas politik di parlemen cukup kondusif dan pucuk pimpinan MPR saat ini dijabat oleh kader Partai Gerindra, Ahmad Muzani.   "Mengingat kompleksitas tantangan bangsa yang membutuhkan kehadiran kepemimpinan penuh di tingkat eksekutif, saya yakin pengunduran diri itu segera diproses," pungkasnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.