Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Ia menilai dinamika politik tersebut menjadi pengingat bagi setiap pemimpin agar menjalankan kekuasaan sesuai nilai-nilai konstitusi dan kepentingan masyarakat.
Eko mengaitkan situasi tersebut dengan filosofi Jawa ngundhuh wohing pakarti, yang berarti memetik buah dari perbuatan sendiri. Ia juga menyebut ungkapan sapa sing salah bakalan seleh, yang bermakna kesalahan pada akhirnya akan terbukti.
“Jatuhnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wapres RI, bisa direfleksikan dengan falsafah Jawa Ngunduh wohing pakarti (Memetik buah dari perbuatan sendiri) dan Sopo sing salah bakalan seleh (Siapa yang bersalah pada akhirnya akan terbukti). Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti akan menang,” kata Eko Suwanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11).
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta itu juga menyinggung polemik pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90. Dalam pandangannya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pentingnya menjaga konstitusi agar tidak disiasati demi kepentingan kekuasaan.
Sebelumnya, Eko menyatakan dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan Gibran. Ia juga mengapresiasi langkah DPR RI yang mengajukan HMP pada 11 November 2026.
Selain filosofi ngundhuh wohing pakarti, Eko mengutip ungkapan Jawa kesusu selak ngapa, sesuk-sesuk ngenteni apa. Ungkapan tersebut mengandung pesan agar seseorang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan ketika persiapan belum matang, tetapi juga tidak menunda ketika waktunya sudah tepat.
Menurut Eko, prinsip tersebut mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kesabaran dan keberanian bertindak. Keputusan perlu dipersiapkan dengan matang, tetapi harus segera diambil ketika seluruh pertimbangan telah terpenuhi.
Ia juga menyinggung filosofi kepemimpinan Hastabrata sebagai salah satu pedoman moral bagi pemimpin. Menurutnya, siapa pun yang menerima mandat masyarakat harus menjalankan tanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan rakyat.
Eko menyampaikan tiga pesan terkait situasi kebangsaan saat ini. Pertama, Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan dan tidak boleh disiasati demi kepentingan sesaat.
Kedua, pejabat publik harus memegang prinsip migunani atau memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan bersama.
Ketiga, masyarakat diminta tetap menjaga kejernihan pikiran dan persatuan dalam menyikapi dinamika politik nasional.
“Ketiga, saya nengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kejernihan pikiran dan kebersihan hati dalam membaca serta mensikapi dinamika politik yang berkembang cepat. Seluruh komponen bangsa juga perlu terus merawat persatuan dan kesatuan nasional,” kata Eko.
