Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, ia menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri (Suara.com, 12/11/2026). Dua hari sebelumnya, niat itu telah ia sampaikan kepada Presiden, di tengah dinamika putusan MK dan MA tentang dokumen pendidikannya serta menguatnya usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR (Antara, 11/11/2026; CNN Indonesia, 10/11/2026).
Bagi publik, peristiwa ini mudah dibaca sebagai drama politik. Bagi kita yang menekuni hukum, ia mengajukan tiga pertanyaan: apa makna hukum “berhenti” seorang wakil presiden, mengapa jalan itu yang ditempuh dan bukan pemakzulan, serta apa akibat hukum yang ditinggalkannya. Esai ini berangkat dari satu keyakinan: hukum tata negara harus menjadi rel bagi politik, bukan penontonnya.
Landasan Teoretis
Dari ilmu hukum, empat teori relevan. Teori negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) menuntut supremasi hukum: tidak seorang pun, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi, berada di atas hukum (Dicey, 1885; Asshiddiqie, 2006). Teori konstitusionalisme menuntut kekuasaan dibatasi konstitusi, termasuk dalam cara ia diperoleh dan diakhiri; Pasal 7A, 7B, dan 8 UUD 1945 adalah wujudnya (Asshiddiqie, 2006; Zoelva, 2005).
Teori jenjang norma (Stufenbau) mengajarkan bahwa keabsahan suatu tindakan hukum bersumber dari norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1945). Syarat calon wakil presiden didelegasikan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 kepada UU Pemilu, dan surat keterangan penyetaraan berada di jenjang paling bawah; bila fondasi itu batal, persoalan keabsahan merambat ke atas. Teori tujuan hukum mengingatkan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian kerap bertegangan (Radbruch, 1932): kepastian menghendaki jabatan tidak mudah digoyahkan, keadilan menghendaki syaratnya dipenuhi secara jujur.
Dari ilmu politik, teori legitimasi menegaskan bahwa kekuasaan modern sah karena bersandar pada aturan yang rasional dan legal (Weber, 1922; Budiardjo, 2008), dan sistem politik bertahan karena dukungan menyeluruh warga terhadap lembaganya (Easton, 1965). Teori kerentanan presidensialisme menjelaskan mengapa krisis legitimasi sulit diurai dalam masa jabatan yang tetap (Linz, 1990), dan mengapa krisis demikian kini lebih sering berakhir dengan pemakzulan atau pengunduran diri (Pérez-Liñán, 2007). Terakhir, demokrasi bertahan karena para elite menahan diri dalam memakai kewenangan (Levitsky & Ziblatt, 2018).
Duduk Perkara
UU Pemilu mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat (Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017). Gibran memenuhinya dengan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tidak mendiskualifikasi Gibran, tetapi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA; dokumen yang ada hanya membuktikan kehadiran, bukan kelulusan (detikNews, 2026b).
Mahkamah Agung melangkah lebih jauh. Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan pencabutannya, karena penerbitannya tanpa ijazah kelulusan melanggar asas kecermatan (Kompas.com, 10/11/2026). Asas ini kini dinormakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 dan menuntut keputusan pejabat berpijak pada fakta yang lengkap (Hadjon dkk., 1993; Ridwan HR, 2006).
Di sinilah paradoksnya: kedudukan Gibran tidak pernah dibatalkan pengadilan, tetapi dasar pemenuhan syaratnya telah dinyatakan batal. Ketegangan itu berpindah ke parlemen dalam bentuk usul HMP yang didukung sekitar 120 anggota DPR dari delapan fraksi (IDN Times, 12/11/2026).
Perspektif Hukum: “Berhenti” Bukan “Diberhentikan”
UUD 1945 membedakan “berhenti” dari “diberhentikan” (Pasal 8 ayat (1) UUD 1945). “Diberhentikan” adalah jalan pemakzulan: usul DPR, putusan MK, lalu keputusan MPR, dengan alasan yang limitatif, termasuk apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat (Pasal 7A dan 7B UUD 1945; Zoelva, 2005; Asshiddiqie, 2007). Alasan terakhir inilah yang paling relevan dalam perkara Gibran.
“Berhenti” adalah tindakan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan lembaga mana pun. Konstitusi hanya mengatur akibatnya: dalam enam puluh hari MPR wajib memilih wakil presiden dari dua calon usulan Presiden (Pasal 8 ayat (2) UUD 1945). Penyerahan surat kepada Presiden dan MPR, dalam pandangan saya, berfungsi sebagai pemberitahuan resmi yang memastikan kapan kekosongan terjadi dan tenggat mulai berjalan.
Dengan berhenti, Gibran menutup jalan pemakzulan, dan HMP kehilangan objeknya. Akibatnya, tidak akan ada putusan MK yang secara definitif menyatakan ia tidak memenuhi syarat. Bagi sebagian orang ini jalan keluar yang elegan; bagi yang lain, pertanyaan konstitusional terpenting justru tidak pernah dijawab lembaga yang berwenang. Pola ini lazim dalam sistem presidensial, ketika tekanan publik dan parlemen membuat pemakzulan menjadi ancaman nyata (Pérez-Liñán, 2007). Dalam kerangka Radbruch, pilihan ini mendahulukan kepastian dan kemanfaatan dengan harga keadilan prosedural yang tidak tuntas (Radbruch, 1932).
Perspektif Politik
Gibran menegaskan bahwa mundur adalah keputusan pribadi demi pemerintahan yang lebih tenang, bukan karena tak sanggup, dan membantah kaitannya dengan polemik ijazah (detikNews, 2026a). Presiden Prabowo menerimanya dengan berat hati (VIVA, 13/11/2026), sementara Joko Widodo menyebutnya dinamika politik yang lumrah dan mengingatkan bahwa jabatan hanya sementara (Kompas.com, 12/11/2026b; Tempo.co, 12/11/2026).
Benang merahnya: peristiwa ini ditempatkan sebagai pilihan sukarela demi stabilitas. Hal itu dapat dipahami, sebab pemakzulan akan menyeret negara ke proses berbulan-bulan. Sarifuddin Sudding menilainya langkah yang elegan (DPR RI, 2026), dan sejumlah pakar memandangnya opsi paling etis (Katadata, 2026). Namun suara kritis juga patut didengar: niat mundur muncul sebelas hari setelah putusan MA dan di tengah menguatnya HMP, dan rencana menguji kembali dokumen di peradilan dinilai sebagian pakar tidak menghormati putusan MK dan MA (Antara, 2026).
Weber membedakan etika keyakinan dari etika tanggung jawab, yang menimbang akibat suatu tindakan bagi orang banyak (Weber, 1919). Mundur dapat dibaca sebagai pilihan etika tanggung jawab. Namun etika konstitusi menuntut lebih: kejujuran tentang alasan dan ketundukan pada putusan lembaga penegak konstitusi (Asshiddiqie, 2014). Patut dicatat pula, Istana tidak menahan pengunduran diri itu dan parlemen memakai instrumen konstitusional, cermin kesabaran institusional (Levitsky & Ziblatt, 2018) yang diperlukan untuk memulihkan dukungan publik terhadap lembaga kepresidenan (Easton, 1965).
Dampak Hukum
Pertama, MPR memikul kewajiban, bukan sekadar kewenangan, untuk mengisi kekosongan dalam enam puluh hari (Kompas.com, 12/11/2026a). Kekosongan panjang seperti setelah Mohammad Hatta mundur pada 1956 tidak boleh terulang.
Kedua, tindakan Gibran selama menjabat tetap sah. Pengunduran diri berlaku ex nunc, dan berlaku asas praduga keabsahan, vermoeden van rechtmatigheid (Hadjon dkk., 1993; Ridwan HR, 2006); MK pun menyatakan tidak dapat membatalkan kedudukannya.
Ketiga, putusan kasasi MA telah berkekuatan hukum tetap. Yang tersisa hanyalah peninjauan kembali, yang tidak menunda pelaksanaan putusan (Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009; Indroharto, 1993).
Keempat, terhadap wacana pencalonan pada Pilpres 2029 (Lombok Post, 2026), selama tidak ada dokumen kelulusan lain yang sah, syarat pendidikan dalam UU Pemilu belum terpenuhi. Ini konsekuensi putusan, bukan penilaian politik.
Kelima, ada mata rantai administrasi yang gagal, pada penerbit surat keterangan dan pada penyelenggara pemilu yang memverifikasinya. Kegagalan ini menyentuh struktur dan budaya hukum, dua unsur yang menentukan bekerjanya substansi aturan (Friedman, 1975). Verifikasi syarat calon pejabat tertinggi harus substantif, dan pertanggungjawaban administratifnya patut dievaluasi.
Penutup
Peristiwa ini menunjukkan bahwa mekanisme konstitusi kita bekerja: putusan pengadilan dihormati, tekanan parlemen disalurkan secara sah, dan guncangan dapat dihindari. Namun ia juga menyisakan pertanyaan yang tak pernah dijawab tuntas. Kini Presiden dan MPR harus segera mengisi kursi yang kosong, dan negara harus memastikan syarat jabatan tertinggi tidak lagi diperlakukan sebagai urusan berkas semata.
Hukum ada untuk manusia, dan ia hidup dalam perilaku para pelakunya (Rahardjo, 2009). Jokowi benar bahwa jabatan itu sementara. Tetapi konstitusi tidak. Semoga 12 November ini dikenang sebagai titik ketika hukum kembali ditempatkan di atas kekuasaan.
