JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden harus mampu menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa. Seperti lapangan kerja, hingga harga kebutuhan pokok.
Secara kepartaian, PDIP menyerahkan berbagai keputusan penting kepada Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri. Kader akan menjalankan putusan yang diambil oleh partai.
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto usai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) di Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11).
Secara konstitusi, Prabowo memiliki hak untuk mengajukan dua nama. PDIP akan menghormati aturan yang berlaku.
"Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ungkapnya.
Dari PDIP sendiri nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung disebut-sebut masuk dalam radar calon pengganti Gibran. Namun, keputusan tersebut menjadi kewenangan Megawati.
Meski begitu, Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) bahwa calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung paslon Prabowo-Gibran.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegasnya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai kemungkinan wacana PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menyatakan hal tersebut merupakan ranah pimpinan tertinggi partai.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya," jelasnya.
Di sisi lain, Hasto berharap mundurnya Gibran dijadikan momentum untuk melakukan koreksi jalannya konstitusi. Aturan dasar harus dijalankan tanpa adanya intervensi.
