JawaPos.com - Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI, pada Rabu (11/11). Mundurnya Gibran dari jabatan wakil kepala negara diharapkan tidak mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan mantan Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj MA, menyikapi dinamika politik dan hukum yang berkembang belakangan ini. Menurutnya, stabilitas sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis merupakan modal penting untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik.
"Sebagai bangsa Nusantara yang santun dan beradab, wajib memegang teguh prinsip kehidupan yang Harmonis dengan mengedepankan kesantunan dalam segala bentuk perilaku dan dalam segala bentuk kehidupan," kata Kiai Said Aqil kepada wartawan, Rabu (11/11).
Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) itu menegaskan, penegakan hukum harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan setiap persoalan kenegaraan. Ia mengingatkan, tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa, terlebih jika persoalan tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam menjaga kewibawaan negara sekaligus memastikan stabilitas nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk membersihkan berbagai anasir yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban negara.
"LPOI mendukung Presiden Prabowo untuk menjaga kewibawaan bangsa dan negara serta untuk menjaga stabilitas nasional agar segera bertindak tegas untuk membersihkan anasir-anasir jahat yang berpotensi merongrong dan berpotensi melakukan tindakan makar. Karena apapun alasanya 'makar tidak dibenarkan oleh semua agama'. Makar haram Hukumnya !!!," tegasnya.
Lebih lanjut, Said Aqil mengingatkan pihak-pihak yang terbukti melakukan kesalahan agar memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah bersedia mundur dari jabatan apabila memang terbukti bersalah.
Ia turut menyinggung filosofi Jawa, yakni Sopo Salah Seleh, yang bermakna siapa pun yang bersalah harus berani mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensi. Menurut Said Aqil, sikap kesatria diperlukan agar konflik politik tidak semakin melebar dan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
"Disisi lain, kita ini bangsa yang mengenal filosofi 'Sopo Salah Seleh (siapa yang salah wajib mundur)' wajib tahu diri lah, lalu kalau tidak mundur bagaimana? Ya demi dan untuk atas nama keadilan, kebenaran, dan kekesatriaan yang harus diwariskan pada generasi mendatang wajib hukumnya dilakukan tindakan tegas dengan tanpa pandang bulu," ujarnya.
Said Aqil menambahkan, masyarakat tidak membutuhkan pertikaian politik yang justru menjauhkan pemerintah dan para pemangku kepentingan dari persoalan mendasar rakyat. Menurutnya, kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kemakmuran, serta rasa aman harus menjadi prioritas utama.
