Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Gibran Resmi Mengundurkan Diri dari Wapres, Minta Proses Dipercepat

Gibran mengundurkan diri di tengah polemik penyadap Presiden Prabowo Subianto.

Liputan 6 3 menit baca 0 komentar
Gibran Resmi Mengundurkan Diri dari Wapres, Minta Proses Dipercepat
Foto: Liputan 6

Liputan6.com, Jakarta - Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Surat pengunduran diri itu diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR, Gibran meminta agar surat tersebut segera diproses.

“Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut,” kata Muzani di Gedung MPR.

Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat tersebut. MPR kemudian akan mengadakan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD guna membahas langkah selanjutnya.

Menurut Muzani, konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden. MPR pun akan menggunakan waktu tersebut untuk menyiapkan prosesnya.

“Kami mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” ujarnya.

Muzani menambahkan, Gibran tidak banyak menyampaikan hal dalam pertemuan itu. Dia hanya menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta MPR segera memprosesnya.

Gibran Temui Prabowo Sebelum Mundur

Gibran sempat menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum bergerak ke Gedung DPR-MPR.

Pertemuan Gibran dan Prabowo berlangsung secara tertutup dari awak media. Iring-iringan mobil Gibran terlihat keluar dari gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 10.40 WIB.

Gibran tampak mengenakan mobil Toyota Zenix dengan plat B 2015 UYZ saat keluat dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ini mobil sama yang digunakan Gibran saat keluar dari Istana Wakil Presiden menuju Istana Kepresidenan Jakarta.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan Gibran bertemu Prabowo di Istana sebelum bergerak ke Gedung MPR.

“Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang terkonfirmasi pada saat ini, wapres sedang bertemu dengan presiden di istana. Dan, ada rencana setelah bertemu dengan presiden di istana, wapres akan menuju Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Namun, Dasco mengaku belum mengetahui isi pembicaraan antara Prabowo dan Gibran.

HMP Bergulir

Pengunduran diri Gibran dilakukan di tengah bergulirnya hak menyatakan pendapat (HMP) 120 anggota DPR. HMP ini mempersoalkan ijazah SMA Gibran yang digunakan sebagai syarat pendidikan pada Pilpres 2024.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan angka 120 merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, bukan sekadar pernyataan dukungan anggota DPR.

“Memang kita berdasarkan yang menandatangani ya, jadi dokumen yang ditandatangani. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sebanyak 120 anggota tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Demokrat, dan Gerindra.

“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR,” ujar Saan.

Berdasarkan rekapitulasi, sebanyak 14 anggota berasal dari PDIP, 11 dari Golkar, 19 dari NasDem, 18 dari PKB, 28 dari PKS, satu dari PAN, 18 dari Demokrat, serta 11 dari Gerindra.

Saan menegaskan, usulan tersebut akan segera dibawa ke rapat pimpinan DPR, kemudian dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” katanya.

Rapat paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.

“Besok akan dibawa semua,” tegasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.