Gibran Resmi mengundurkan Diri, PDIP: Momentum Koreksi Nasional

Jakarta -

PDI Perjuangan menanggapi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. PDIP menilai pengunduran diri itu tidak boleh menghapus kewajiban mengevaluasi proses kelembagaan yang berkaitan dengan pencalonan.

"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional ataupun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, persoalan pengunduran diri Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara. Menurutnya, hal itu juga menyentuh aspek legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin kepada rakyat.

"Setiap proses politik yang menyangkut kepemimpinan nasional harus tunduk pada prinsip keadilan, kesetaraan warga negara, dan kepentingan rakyat yang diperoleh melalui Pemilu yang demokratis, jujur dan adil," jelas Hasto.

Hasto lantas menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan wakil presiden. Dia meminta putusan kedua lembaga tersebut ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.

"Ketua Umum PDIP, Prof Dr Megawati Soekarnoputri, selalu mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak seorang pun dapat berada di atas hukum dan konstitusi," kata Hasto.

Lebih lanjut Hasto mengatakan demokrasi tidak cukup hanya dibangun berdasarkan prosedur hukum. Menurutnya, demokrasi juga harus mengedepankan moral dan keteladanan pemimpin.

"Jabatan publik bukanlah instrumen ambisi pribadi, apalagi sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan," ucap Hasto.

Dia juga mengingatkan seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan negara saat kepercayaan publik dipersoalkan.

"Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya," katanya.

"PDI Perjuangan mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan peristiwa ini sebagai momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penguatan independensi lembaga negara, supremasi hukum serta pemulihan etika demokrasi. Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat," sambungnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. MPR akan menindaklanjuti surat itu.

"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Dia mengatakan surat serupa juga sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta surat itu segera diproses.

"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

(amw/maa)