Lanjutkan dari posisi terakhir
Proses pemakzulan Gibran Rakabuming Raka di DPR terhenti setelah pengunduran dirinya. MPR kini bersiap memilih wakil presiden baru dalam 60 hari.
Jakarta, CNN Indonesia --
Proses politik Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dipastikan berhenti usai yang bersangkutan resmi menyampaikan surat pengunduran diri ke MPR, Kamis (12/11).
Hal itu disampaikan anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin yang sekaligus pengusul hak menyampaikan pendapat tersebut. Menurut dia, proses HMP kini tak lagi memiliki objek hukum usai Gibran mundur.
"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan?" ujar Khozin di kompleks parlemen.
Kini, ujar Khozin, MPR memiliki waktu 60 hari untuk menggelar Paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran. Selama batas waktu tersebut, Presiden dalam waktu 14 hari harus menyerahkan dua nama calon ke MPR.
Dalam paripurna, semua anggota DPR dan DPD akan memilih satu dari dua nama yang diusulkan Presiden.
"Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang di kirim oleh presiden," katanya.
Sehari sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) agar DPR memulai proses pemakzulan Gibran.
Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan mahkamah yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari atau dua pekan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pangganti Gibran Rakabuming yang telah menyatakan mundur, Kamis (12/11).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menuturkan waktu 14 hari tersebut terhitung sejak MPR menyerahkan surat pemberitahuan kekosongan kursi wakil presiden.
"Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden 14 hari," kata Muzani dalam jumpa pers usai menerima surat pengunduran diri Gibran di kompleks parlemen.
Ketentuan soal mekanisme pengunduran diri presiden atau wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD / UU MD3.
Setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan. MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari untuk menggelar sidang Istimewa dan menggelar pemilihan cawapres.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden," demikian bunyi Pasal 46 ayat 1 UU MD3.
Selanjutnya, seluruh anggota MPR (yang terdiri dari anggota DPR dan DPD) melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat. Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
"MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna MPR," bunyi Pasal 47 ayat 1.
(thr/isn)
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.
