JawaPos.com - DPP Partai Golkar menegaskan akan mengambil sikap terhadap tudingan yang menyeret nama Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Golkar menilai tuduhan tersebut terlalu dini dan berpotensi membentuk opini negatif di tengah masyarakat tanpa didukung bukti yang jelas.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meyakini, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam perkara tersebut. Dia menilai kedekatan Bahlil dengan sejumlah tokoh, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak bisa dijadikan dasar untuk mengaitkannya dengan dugaan penyadapan.
"Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meskipun dekat dengan Listyo Sigit Prabowo dan Joko Widodo, tapi saya yakin bahkan haqul yakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan, sebagaimana yang diopinikan secara tendensius oleh beberapa orang, di antaranya opini dan pernyataan Said Didu dalam sebuah podcast," kata Idrus dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11).
Menurut Idrus, hubungan personal maupun komunikasi politik antartokoh tidak serta-merta mencerminkan kesamaan ideologi, visi, ataupun kepentingan. Dia menegaskan, Bahlil memiliki perjalanan politik dan latar belakang perjuangan sendiri sebelum dipercaya memimpin Partai Golkar.
"Sekarang Bahlil jadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentu dalam kiprah perjuangannya diilhami oleh ideologi Partai Golkar yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok," ujar Idrus.
Dia juga mengingatkan, agar hubungan komunikasi dan silaturahmi antartokoh tidak ditafsirkan secara berlebihan. Sebab, perbedaan pandangan maupun kepentingan tetap bisa terjadi meskipun seseorang memiliki hubungan dekat.
Idrus kemudian menyinggung pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dalam media sosial. Menurutnya, pernyataan Said Didu yang menghubungkan kedekatan seorang ketua umum partai politik dengan Listyo Sigit dan Jokowi telah membangun persepsi seolah-olah Golkar, melalui Bahlil, memiliki kaitan dengan kasus penyadapan.
"Rangkaian pernyataan itu, bila dibaca utuh, jelas menggiring publik pada satu kesimpulan: bahwa Partai Golkar, melalui representasi Ketua Umumnya, terlibat dalam kerja penyadapan yang kini sedang ramai. Pak Said Didu itu kelihatannya sudah sangat tendensius. Saya menyesali orang sekelas Said Didu ini, masih saja berkubang dalam sensasi murahan!" sesal Idrus.
Dia menambahkan, penggunaan istilah "diduga" dalam menyampaikan tuduhan tidak otomatis menghilangkan dampak yang ditimbulkan. Terlebih, apabila pernyataan tersebut telah menyebar luas dan membentuk persepsi masyarakat terhadap pihak yang disebut.
"Meskipun menggunakan kata ‘diduga’, kalau sudah tersebar ke mana-mana, secara sosiologis hal itu sudah seakan-akan menjadi kebenaran," tegasnya.
