Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan buka suara terkait keluhan masyarakat mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah tersebut.
Norsan mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina Kalbar, General Manager PLN Kalbar, Direktur AKR, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perhubungan, serta jajaran Pemprov Kalbar untuk membahas persoalan tersebut.
Rapat koordinasi itu difokuskan pada dua persoalan utama, yakni kelancaran distribusi BBM bersubsidi dan percepatan penanganan pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat.
"Kami menekankan pentingnya pemerataan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi, baik untuk masyarakat di wilayah pehuluan maupun nelayan di kawasan pesisir," kata Ria dalam keterangannya yang diunggah di akun Instagramnya @rianorsan.id.
Ia mencontohkan kawasan Kakap sebagai salah satu wilayah pesisir yang membutuhkan kelancaran pasokan BBM untuk mendukung aktivitas nelayan. Pertamina dan AKR telah berkomitmen mencari solusi konkret agar pasokan solar dan BBM bersubsidi kembali lancar serta tepat sasaran.
Pemprov Kalbar, kata dia, akan terus mengawal upaya penanganan persoalan distribusi BBM tersebut agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain BBM, rapat koordinasi itu juga membahas pemadaman listrik bergilir selama dua jam yang dikeluhkan warga.
[Gambas:Instagram]
Ria menjelaskan PLN menyampaikan bahwa pemadaman berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan PLTU Bengkayang. Proses pemeliharaan tersebut diperkirakan membutuhkan waktu hingga 54 hari.
Meski demikian, Pemprov Kalbar mendesak PLN agar mempercepat proses pemeliharaan semaksimal mungkin sehingga pemadaman listrik tidak terus mengganggu kegiatan masyarakat maupun perekonomian daerah.
"Pemprov Kalbar mendesak agar proses pemeliharaan ini dipercepat semaksimal mungkin agar tidak mengganggu aktivitas dan perekonomian warga," ujarnya.
Ria mengatakan penjelasan tersebut disampaikan agar masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan, termasuk penyebab pemadaman dan upaya yang tengah dilakukan untuk mengatasinya.
Ia memastikan Pemprov Kalbar akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengawal penyelesaian persoalan pasokan BBM dan gangguan kelistrikan. Pemerintah daerah berharap langkah tersebut dapat membantu memulihkan kelancaran distribusi BBM bersubsidi sekaligus mengurangi dampak pemadaman listrik terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Barat.
(tis/tis)
