Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman membenarkan hari ini Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas pengisian kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
"Sepertinya benar ya, kemarin kami ketemu Pak Prabowo di sana, dan beliau juga menyampaikan hari ini, maksudnya kemarin atau besok, saya ketemu ketua-ketua umum partai politik terkait dengan masalah ini ya, pengisian jabatan wapres yang kosong ini," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Meski demikian, Habiburokhman mengaku belum mendapat informasi mengenai nama-nama calon Wakil Presiden yang kemungkinan akan diajukan Prabowo.
Ia mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terlebih dahulu akan menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan pemilihan Wakil Presiden baru. Pertemuan digelar pada pukul 14.00 WIB, Jumat (13/11/2026).
"Sepertinya saya, belum disampaikan ya, tapi kan secara formal hari ini MPR baru akan mengadakan rapat gabungan ini jam 2 saya ada di sini," ujarnya.
Menurut Habiburokhman, salah satu hasil yang diharapkan dari rapat gabungan tersebut adalah pengiriman surat kepada Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.
"Di mana output rapat gabungan itu, rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat ya kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari,” katanya.
Habiburokhman memperkirakan surat tersebut bisa langsung dikirim setelah rapat gabungan selesai.
"Jadi terhitung hari ini nanti suratnya, InsyaAllah kalau bikin surat kan enggak lama ya, bisa dikirim. Kalau hari ini dikirim dalam waktu 14 hari dari hari ini sudah ada dua nama yang diajukan," jelasnya.
Setelah Presiden mengajukan dua nama, MPR akan membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 34 orang untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen kedua calon.
"Dari dua nama itu kemudian kami akan membentuk yang namanya tim verifikasi. Tim verifikasi itu ada 34 anggota MPR ya kan, yang akan memverifikasi syarat dan kelengkapan apa namanya, kelengkapan syarat dua calon tersebut mempersiapkan sidang paripurna MPR," tuturnya.
Pemilihan oleh MPR
Habiburokhman mengatakan, pemilihan Wakil Presiden selanjutnya akan dilakukan dalam sidang paripurna MPR.
Ia mengungkapkan, komunikasi dengan anggota MPR lintas fraksi menunjukkan adanya keinginan agar proses pergantian Wakil Presiden berlangsung cepat dan tidak menimbulkan kegaduhan politik.
"Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua pengennya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, nggak ada gaduh, dan cepat," ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak boleh dibiarkan terlalu lama meskipun konstitusi memberikan batas waktu 60 hari untuk pengisiannya.
"Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari tapi sebetulnya nggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan eh fakta konstitusionalnya ya, jabatan wakil presiden bukan sekedar ban serep," tegasnya.
Ia menjelaskan, Prabowo sebelumnya membagi sejumlah tugas pemerintahan dengan Gibran, termasuk kunjungan ke berbagai daerah. Kekosongan jabatan itu dinilainya dapat memengaruhi pembagian tugas tersebut.
Terkait kemungkinan Wakil Presiden baru terpilih pada akhir November, Habiburokhman belum bersedia memastikan waktunya.
"Saya nggak bicara tenggat waktu ya, tapi kalau soal waktu juga nanti akan disesuaikan, kan rapat paripurna itu akan langsung apa? sidang paripurna itu akan langsung ditindaklanjuti dengan pelantikan," katanya.
Menurutnya, jadwal sidang dan pelantikan juga perlu mempertimbangkan agenda Prabowo karena kehadiran Presiden dinilai penting dalam proses tersebut.
"Idealnya kalau pelantikan kan harus ada presidennya. Makanya juga akan disesuaikan dengan jadwal Pak Prabowo," pungkasnya.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
