Jakarta -
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada sosok besar yang memanfaatkan penyadapan ilegal kepada presiden Prabowo Subianto. Habiburokhman meminta sosok besar tersebut diungkap.
"Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, apa namanya? Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar, yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menduga tujuan penyadapan pasti tidak sederhana karena menyasar tokoh penting. Untuk itu Habiburokhman meminta kasus ini diusut secara tuntas dan dikenakan pasal terkait makar.
"Jadi, pasalnya dikenakan adalah, kita minta, pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara, ya. Harus didorong ke sana. Pihaknya juga jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapapun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini," ucap dia.
Namun siapa tokoh besar yang dimaksud, Habiburokhman menyebut tidak mau menduga-duga. Untuk itu dirinya meminta agar kasus ini dibuka secara utuh.
"Kita nggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana. Karena itu pasalnya, jangan hanya nanti kita dorong, ya, jangan hanya ITE, ya. Bisa Tipikor tentu bisa, ya," ucapnya.
4 Jenderal Jadi Tersangka
Sebagaimana diketahui, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto.
"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Kemudian, Polri kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Tersangka tersebut adalah Irjen Slamet Uliandi.
"Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa Saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru.
(ial/maa)
