Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Habiburokhman Respons Tudingan ICW, Tegaskan RUU Perampasan Aset Dibahas Terbuka

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, merespons laporan ICW terkait tudingan pelanggaran etik dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Habiburokhman Respons Tudingan ICW, Tegaskan RUU Perampasan Aset Dibahas Terbuka
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons laporan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tudingan pelanggaran etik, dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya. Habiburokhman tidak mempermasalahkan laporan tersebut.

Pasalnya, ICW melaporkan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman karena dinilai tidak transparan dalam proses pembahasan, khususnya tidak menyebarluaskan draf RUU Perampasan Aset kepada publik.

"Nggak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (20/11).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga membantah anggapan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tertutup. Ia mengklaim, seluruh tahapan pembahasan hingga pengambilan keputusan telah berlangsung secara terbuka.

Dia merinci, proses tersebut meliputi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja (raker), rapat tim perumus dan tim sinkronisasi (Timus-Timsin), rapat panitia kerja (Panja), hingga pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Menurutnya, keterbukaan juga diterapkan hingga tahap pengambilan keputusan dan pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DPR.

Terkait tidak dilibatkannya ICW dalam RDPU, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III memprioritaskan organisasi maupun pihak yang lebih dahulu mengajukan diri untuk menjadi narasumber.

Dia menyebut terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri. Namun, keterbatasan waktu membuat Komisi III hanya mampu mengakomodasi 87 pihak untuk memberikan pandangan secara langsung.

"Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis, karena memang waktu yang tidak mencukupi," tegasnya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.