Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Habiburokhman Ungkap Alasan Bentuk 2 Badan Baru di UU Perampasan Aset

DPR menjelaskan pembentukan Badan Pengelola dan Badan Pengawas Perampasan Aset untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 2 menit baca 0 komentar
Habiburokhman Ungkap Alasan Bentuk 2 Badan Baru di UU Perampasan Aset
Foto: Kumparan

DPR RI menjelaskan alasan pembentukan 2 badan baru dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Pembentukan kedua badan tersebut dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus mengawasi pelaksanaan perampasan aset agar tidak disalahgunakan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, Badan Pengelola Perampasan Aset akan dipisahkan dari aparat penegak hukum. Menurutnya, pemisahan tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan dalam menentukan jumlah aset yang dirampas sekaligus mengelola hasil rampasannya.

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengatakan, pemisahan fungsi antara aparat penegak hukum dan badan pengelola juga diterapkan di sejumlah negara. Habiburokhman mencontohkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang memisahkan badan pengelola hasil perampasan aset dari aparat penegak hukum.

Selain Badan Pengelola Perampasan Aset, UU tersebut juga mengatur pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Habiburokhman mengatakan, badan tersebut diperlukan untuk memastikan kewenangan dalam UU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa maupun aparat penegak hukum.

“Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Menurut Habiburokhman, keberadaan Badan Pengawas Perampasan Aset juga menjadi instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan yang diberikan melalui UU tersebut.

Dalam konferensi pers tersebut, ia turut menjelaskan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Pengawas Perampasan Aset yang melibatkan presiden dan DPR. Menurutnya, mekanisme tersebut serupa dengan proses pengisian sejumlah lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif. Itu kita saling mengontrol,” kata Habiburokhman.

Reporter: Yovita Arnelia Putri Rismanto

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.