Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa bantuan pemerintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah (Pemda) pada Tahun Anggaran (TA) 2027 tetap ada. Kepastian tersebut diketahui setelah Mendagri melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal kiprah Kemendagri yang memberikan bantuan pemerintah kepada daerah melalui mekanisme kompetisi antardaerah.
“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada’,” ujar Mendagri usai mendampingi Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mendagri menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk TA 2027. Rencananya, anggaran tersebut dibagi sebanyak Rp 1 triliun untuk bantuan pemerintah kepada Pemda, dan Rp1 triliun insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada daerah. Namun, ia menjelaskan bahwa teknis implementasinya masih terus dimatangkan.
Di lain sisi, Mendagri mengungkapkan bahwa selama tahun 2026, Kemendagri telah menggelar ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi. Ajang tersebut mempertandingkan daerah dalam tiga gelombang, dan enam regional. Selain itu, pada ajang yang sama, Kemendagri mempertandingkan daerah berdasarkan kategori penilaian yang berbeda di setiap gelombangnya.
“Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” tambah Mendagri.
Contohnya pada gelombang pertama tahun 2026, Kemendagri menggelar Apresiasi Pemda Berprestasi berdasarkan empat kategori, yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Masing-masing kategori terdiri atas peringkat I, II, dan III untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan bantuan pemerintah kepada para pemenang. Peringkat I memperoleh bantuan pemerintah sebesar Rp 3 miliar, peringkat II sebesar Rp 2 miliar, dan peringkat III sebesar Rp 1 miliar.
“Nah jadi kami sudah laksanakan. Tinggal menunggu yang batch ketiga sebentar lagi,” tandasnya.
Untuk diketahui, acara Rakornas TPAKD tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang menandai perluasan orientasi dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Suahasil Nazara, Mendagri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
