Hanura Minta Listyo Sigit dkk Ditindak Tegas Terkait Penyadapan Presiden

Jakarta -

Waketum Hanura Patrice Rio Capella menyebut pihak yang terlibat kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto perlu dihukum tegas. Rio menilai tindakan penyadapan yang dilakukan sudah melampaui kewenangan.

"Hanura tentu melihat bahwa menyadap seorang presiden itu adalah sesuatu yang melebihi melampaui kewenangan ya dari seorang Kapolri yang mengepalai sebuah institusi yang harusnya menjaga keselamatan presiden ya," kata Rio kepada wartawan, Senin (9/11/2026).

Rio menyebut Hanura mendukung bahwa polri harus mengambil langkah tegas terkait peristiwa ini. Dirinya mendorong kasus ini ditumpas hingga ke akarnya.

"Kita mendukung dilakukan proses atau langkah-langkah hukum terhadap peristiwa ini ya. Presiden dan institusi Polri harus mengambil tindakan tegas," ucap dia.

"Usut siapapun yang terlibat ya, tentukan siapa-siapa sampai ke akarnya, sampai ke motifnya, sampai siapa dalang di balik itu, sehingga tidak kemudian ini menjadi hal-hal yang bersifat spekulatif di kalangan publik ya. Supaya kita jelas nih duduk persoalan seperti apa," tambahnya.

Rio menegaskan siapapun yang terlibat harus ditindak tegas apapun latar belakangnya. Jika alat buktinya ada harus ditindaklanjuti.

"Ketika memang ditemukan bukti-bukti siapapun yang terlibat dalam persoalan ini, apakah dia ketua umum partai politik ya, apakah dia jenderal TNI Angkatan Darat, apakah dia jenderal polisi," sebutnya.

4 Jenderal Jadi Tersangka

Sebagaimana diketahui, Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, dan illegal access. Salah satu tersangka adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo (LSP).

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Tersangka lain ialah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Salah satu yang disadap ialah Presiden Prabowo Subianto.

"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

(ial/maa)