Jakarta -
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang terjadi di sejumlah daerah. Dia berharap usai terpilihnya wakil presiden baru, Presiden Prabowo Subianto bisa mengevaluasi kinerja Menteri Kabinet Merah Putih.
Hal itu disampaikan Rio saat menghadiri konsolidasi Partai Hanura se-Provinsi Maluku di Hotel Santika Premier, Kota Ambon, Minggu (15/11/2026). Dia mengaku menemukan antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM selama melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.
"Setelah kami berkeliling dari Aceh, Kalimantan, Dulawesi, papua, sampai hari ini di Maluku, satu hal yang menyamakan Aceh sampai ke Maluku itu adalah antrean BBM, Setiap kami jalan dari bandara menuju hotel itu kelihatan mobil-mobil truk ya antre sampai dua hari, nginap, itu kita prihatin, ya, dari perjalanan panjang itu," kata Rio.
Waketum Hanura ini mengatakan persoalan antrean BBM yang berlangsung terus ini tak boleh dianggap sebagai hal biasa. Sebab, kelangkaan solar dan Pertalite berdampak terhadap aktivitas masyarakat hingga perekonomian daerah.
"Itu bukan hanya sekadar antre. Itu mengakibatkan kalau dia misalnya petani membutuhkan pupuk itu menjadi terlambat ya. Kalau dia se- apa, bergerak di pengiriman barang itu menjadi terhambat ya, barang jadi mahal. Itu inflasi dari kelangkaan solar," ujarnya.
Rio meminta Prabowo turun tangan memperhatikan persoalan tersebut. Dia menilai pemerintah perlu mengevaluasi penyebab kelangkaan BBM.
"Oleh karena itu kita meminta pada Presiden Prabowo untuk memperhatikan betul-betul persoalan ini. Apakah itu pada persoalan distribusi, ataukah ini ada persoalan penimbunan solar di beberapa titik, atau memang karena kuotanya yang dibatasi gitu. Nah kita belum melihat langkah-langkah dari Menteri ESDM Pak Bahlil untuk mengatasi ini," ujarnya.
"Dalam konferensi pers berkali-kali selalu mengatakan, 'Stok cukup, stok cukup,' tapi faktanya hari ini masyarakat di mana-mana mengeluh soal kelangkaan BBM ini," sambungnya.
Rio berharap momentum pengisian jabatan wakil presiden dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk mengevaluasi jajaran kabinetnya secara menyeluruh. Dia menilai evaluasi kabinet diperlukan.
"Menurut saya dengan kita punya wakil presiden baru pada tanggal 2 Desember yang akan datang sesuai dengan agenda jadwal sidang yang sudah disusun di MPR, harapan kita momentumnya bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi seluruhnya termasuk kabinetnya agar masyarakat atau rakyat Indonesia merasakan bahwa dalam dua tahun ke depan yang tinggal tersisa ini golden time-nya punya waktu yang dimiliki oleh Presiden Prabowo karena 2029 udah masuk tahun politik," jelasnya.
"Kita harapkan bahwa kabinet baru ini ya kalau itu dievaluasi menyeluruh itu menjanjikan apa namanya kepercayaan baik terhadap investor maupun kepada rakyat seluruhnya bahwa ini akan terjadi perubahan besar dalam soal proses pemerintahan termasuk di Maluku. Saya pikir itu, itu harapan rakyatlah sebagaimana kami lihat ya," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rio menjelaskan kunjungan Tim Task Force DPP Hanura ke Maluku merupakan bagian dari konsolidasi nasional partai. Maluku menjadi provinsi ke-33 yang dikunjungi usai tim menyelesaikan agenda konsolidasi di Papua.
"Kita bertemu untuk melakukan konsolidasi yang merupakan bagian dari konsolidasi nasional. Hari ini Provinsi Maluku adalah provinsi yang ke-33, dan kita hari ini bertemu dengan seluruh pimpinan elite partai di Provinsi Maluku ini," ujarnya.
Rio mengatakan konsolidasi dilakukan bukan sekadar untuk melengkapi struktur kepengurusan. Namun, juga mempersiapkan mesin politik menghadapi Pemilu 2029.
"Hari ini tim task force memastikan apakah konsolidasi partai di Maluku ini sudah on the track atau belum. Dari seratus sekian pimpinan anak cabang sudah melewati hampir 70-80% dan akan diselesaikan pada pertengahan bulan depan, dan kami menargetkan bahwa teman-teman Hanura di Provinsi Maluku bisa menyelesaikan 100% target penyelesaian pimpinan anak cabang di seluruh Provinsi Maluku," paparnya.
"Dan ini tidak hanya untuk melengkapi jumlah struktur kepengurusan, tapi memang menyiapkan mesin politik Hanura di Provinsi Maluku ini sehingga kami memastikan bahwa mesin politik ini siap untuk di-on-kan pada Pemilu 2029-2031 yang akan datang," imbuh dia.
(dwr/gbr)